Pemerhati demokrasi yang juga mantan Ketua KPU Kota Makassar, Dr. Nurmal Idrus (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Pelaksanaan pemilihan Rukun Tetangga (RT) di Kota Makassar pada 3 Desember lalu mendapat apresiasi luas karena berjalan efektif, efisien, dan tanpa gangguan berarti.
Tahapan kini memasuki fase rekapitulasi dan penetapan hasil di tingkat kelurahan maupun kecamatan setelah mayoritas dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan merampungkan seluruh dokumen pemilihan.
Sebanyak 9.098 calon bersaing memperebutkan 5.027 kursi RT dalam pemilihan langsung pertama yang digelar serentak di Kota Makassar. Proses ini disebut semakin mendekati final, dengan pelantikan para ketua RT terpilih yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Desember.
Pemerhati demokrasi yang juga mantan Ketua KPU Kota Makassar, Dr. Nurmal Idrus, menilai pemilihan RT kali ini sebagai salah satu praktik demokrasi akar rumput yang paling tertib dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pelaksanaan yang berlangsung langsung oleh warga menjadi momentum penting dalam pendidikan politik masyarakat.
“Pemilihan langsung RT/RW adalah ajang pembelajaran demokrasi nyata bagi warga. Ini mengajarkan pentingnya partisipasi, perbedaan pendapat, serta pengambilan keputusan melalui suara,” ujarnya, Sabtu (6/12).
Ia menambahkan bahwa keterlibatan warga secara langsung menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap hasil pemilihan serta memperkuat prinsip bahwa masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam komunitas mereka.
Selain menghidupkan partisipasi publik, mekanisme pemilihan terbuka dinilai meningkatkan akuntabilitas ketua RT terpilih, yang kini bertanggung jawab langsung kepada warga, bukan hanya kepada struktur pemerintahan di atasnya.
Hal ini dinilai relevan karena RT/RW berhadapan langsung dengan persoalan drainase, keamanan lingkungan, hingga kegiatan sosial masyarakat.
Meski memberi pujian, Dr. Nurmal yang kini memimpin lembaga konsultan politik Nurani Strategic menekankan bahwa sejumlah aspek teknis masih perlu dibenahi untuk penyelenggaraan di tahun-tahun mendatang. Ia menilai belum adanya regulasi baku membuat setiap wilayah menerapkan aturan berbeda-beda.
“Pemerintah Kota perlu mengeluarkan SK atau pedoman resmi agar tata cara pemilihan RT/RW seragam. Tanpa itu, aturan yang dibuat masing-masing RT atau RW bisa menimbulkan pertanyaan dari warga,” katanya.
Salah satu isu yang paling disorot adalah ketidakjelasan definisi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurutnya, batas usia pemilih, keabsahan domisili berdasarkan KK atau KTP, serta penentuan apakah yang berhak memilih adalah seluruh anggota keluarga atau hanya kepala keluarga, harus dijelaskan secara tegas. Ia juga menilai perlu ada prosedur penyelesaian sengketa yang jelas dan cepat dengan kelurahan sebagai mediator netral.
Ketidakakuratan DPT disebutnya sebagai sumber masalah yang paling sering menimbulkan keributan. Ia menekankan pentingnya memakai data kependudukan terbaru dan melakukan verifikasi lapangan sebelum penetapan.
“Harus ada masa uji publik DPT minimal 3–5 hari. Warga perlu diberi ruang untuk mengecek dan mengajukan keberatan terhadap data yang ditempel di tempat umum,” jelasnya.
Menurutnya, beberapa prosedur telah dijalankan BPM Pemkot bersama panitia, namun perlu diperkuat terutama untuk mendeteksi potensi pemilih ganda, terutama di kawasan padat penduduk dan rumah kontrakan.
Di samping itu, aspek netralitas dan integritas panitia pemilihan juga menjadi catatan penting. Panitia, kata dia, sebaiknya diisi orang yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan kandidat dan tidak terlibat dalam tim sukses. Ia menilai pelatihan teknis bagi panitia sangat dibutuhkan, mulai dari tata cara pemungutan suara, penghitungan, hingga pelayanan pemilih.
Dr. Nurmal berharap penyelenggaraan pemilihan RT/RW ke depan semakin tertata.
“Saya berharap pemilihan berikutnya dapat berlangsung lebih baik, lebih dipercaya warga, dan menjadi bagian penting dalam penguatan demokrasi di tingkat akar rumput,” pungkasnya.
