Pj Bupati Jeneponto Minta Distribusi Bibit Padi Dihentikan Selama Tahapan Pilkada

KabarMakassar.com — Pj Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri, melayangkan teguran kepada Kepala Dinas Pertanian Jeneponto, Achmad Tunru, terkait distribusi bibit padi yang dinilai sensitif di tengah berlangsungnya tahapan Pilkada.

Instruksi ini disampaikan langsung dalam pertemuan dengan Sekda Jeneponto, Muh. Arifin Nur, di ruang kerja Bupati pada Selasa (5/11) malam.

“Tadi sudah saya panggil tegur langsung bersama pak Sekda,” kata Junaedi Bakri saat dikonfirmasi awak media, Selasa (05/11) malam.

Selain memberikan teguran, Junaedi Bakri juga menekankan agar bantuan tersebut dihentikan untuk sementara waktu karena tahapan Pilkada masih berjalan.

“Diminta agar jika ada bantuan tahan saja dulu sampai selesai Pilkada,” tegasnya.

Namun disisi lain, Junaedi menyebut Achmad Tunru terus mengelak bahwa bantuan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pilkada. Oleh sebab itu, untuk membuktikan kecurigaan ini, Junaedi membutuhkan bukti yang autentik.

“Sebenarnya saya butuh sekali bukti materil. Karena tadi pak kadis mengelak terus, bahkan Pak Sekda sudah marah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kadis Pertanian Jeneponto, Ahmad Tunru yang dikonfirmasi secara terpisah tetap ngotot akan mendistribusikan bantuan tersebut

Ia berdalih pendistribusian tersebut tetap harus dilakukan karena jadwal penyalurannya sudah diatur oleh Kementan RI di setiap kabupaten/kota.

“Maaf dinda ada jadwal penyaluran dari Kementan tiap-tiap Kabupaten,” katanya.

Terlebih lagi, Achmad Tunru menegaskan bahwa pendistribusian bantuan ini tidak ada kaitannya dengan unsur politisasi di Pilkada Serentak 2024 sebab dalam proses penyaluran, Pihaknya tetap mendapatkan pengawasan ketat dari pihak terkait.

“Yang penting tidak ada politisasi di dalamnya dan juga ada pendampingan Babinsa, Babinkamtibmas atau panwas. Jadi bisa dijamin keamanan dan kenetralannya,” tegasnya.

Atas sikap tersebut, Kadis Pertanian dinilai telah melakukan pembangkangan terhadap instruksi yang disampaikan pimpinannya.

Kritik pun mulai muncul, mengingat bantuan bibit yang disalurkan dinilai tidak seharusnya dilakukan di tengah proses politik yang sensitif ini, apalagi jika berkaitan dengan calon tertentu dalam Pilkada.

Beberapa kalangan juga meminta agar semua pihak, khususnya, Pemkab Jeneponto tetap menjaga netralitas dan menghindari tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai politisasi bantuan sosial.

Sebagai langkah menuju penyelesaian, diharapkan ada dialog terbuka antara Pj Bupati, Kadis Pertanian, dan pihak-pihak terkait untuk menjelaskan situasi ini kepada masyarakat dan menegaskan komitmen bersama dalam menjaga integritas pemilu dan kesejahteraan petani. Transparansi dan komunikasi yang baik menjadi kunci untuk menghindari kesalahpahaman yang lebih lanjut.

Navigasi pos