Juru bicara Fraksi PKS, Hartono (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar menegaskan dukungannya terhadap 10 program prioritas Wali Kota Makassar dalam visi MULIA, namun sekaligus meminta agar pengawasan anggaran diperketat demi memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran program pembangunan tahun 2026.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Hartono, dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi atas APBD Makassar Tahun Anggaran 2026, Minggu (30/11).
Hartono menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Kota Makassar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas kerja keras dalam merampungkan seluruh tahapan pembahasan APBD sesuai jadwal.
“Kami mengapresiasi penyampaian jawaban Wali Kota dan kerja TAPD yang menyelesaikan seluruh tahapan tepat waktu,” ujarnya.
Meski demikian, Fraksi PKS menyoroti penurunan target pendapatan daerah yang cukup signifikan pada APBD 2026. Target pendapatan Makassar tahun depan turun dari Rp 5,384 triliun menjadi Rp 4,695 triliun atau merosot 12,30 persen. Hartono menyebut koreksi ini dapat dipahami, namun tetap harus diantisipasi.
“Kami PKS menilai langkah tersebut realistis berdasarkan evaluasi capaian pendapatan sebelumnya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa penyesuaian pendapatan tidak boleh melemahkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PKS mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, optimalisasi retribusi, serta percepatan digitalisasi layanan keuangan melalui QRIS, virtual account, dan integrasi ke Makassar Super Apps (LONTARA+).
Selain itu, PKS menekankan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan untuk memastikan pengelolaan PAD berlangsung transparan dan akuntabel. Hartono juga menyoroti penurunan pendapatan transfer dari pusat dan provinsi sebesar 18,42 persen atau sekitar Rp 534,28 miliar.
“Perlu ada penyelarasan program daerah dengan prioritas nasional untuk mengakses DAK tematik, serta perbaikan serapan dan pelaporan agar kita tidak kehilangan peluang pendanaan,” tegasnya.
Di sisi belanja, PKS mencatat turunnya total belanja daerah sebesar Rp 509 miliar menjadi Rp 5,175 triliun. Penurunan ini dianggap sebagai bagian dari upaya efisiensi dan penajaman program. Namun, PKS mewanti-wanti agar efisiensi tersebut tidak mengganggu pembangunan infrastruktur dasar yang langsung dibutuhkan masyarakat.
PKS juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan anggaran dalam menghadapi bencana dan keadaan darurat, mengingat meningkatnya risiko cuaca ekstrem.
“Belanja daerah harus tetap diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Hartono.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS menegaskan dukungan mereka terhadap 10 program prioritas MULIA khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan SDM, dan infrastruktur dengan catatan bahwa pelaksanaannya harus memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
“Program harus dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Partisipasi masyarakat harus diperkuat dalam perencanaan dan pengawasan,” tegasnya.
Hartono juga mengingatkan pemerintah agar anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pada bagian lain, PKS menyoroti potensi Makassar Creative Hub sebagai pusat pengembangan talenta dan ekonomi kreatif.
“Makassar Creative Hub memiliki potensi besar bagi generasi muda. Karena itu, fasilitas dan program pembinaannya harus dioptimalkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak,” pungkasnya.
