Ilustrasi cuaca ekstrem (Dok: KabarMakassar).KabarMakassar.com — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, meminta pemerintah daerah dan pusat bergerak cepat memeriksa seluruh infrastruktur pengendali banjir untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem pada akhir 2025.
Peringatan keras itu disampaikan setelah menerima pemaparan terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait prediksi cuaca periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Legislator asal Daerah Pemilihan NTB 2 (Pulau Lombok) itu menekankan bahwa wilayah selatan Indonesia, termasuk NTB, berada dalam zona yang memerlukan kewaspadaan tinggi.
“Berdasarkan informasi yang kami terima dari BMKG hari ini di Gedung DPR, ada potensi ancaman bencana hidrometeorologi yang cukup serius. Saya meminta Pemerintah Daerah, khususnya di NTB, untuk tidak lengah. Kita harus bergerak lebih awal sebelum bencana terjadi,” tegasnya, Rabu (03/12).
Ia menjelaskan, data BMKG menunjukkan potensi pertumbuhan bibit siklon atau siklon tropis di perairan selatan Indonesia hingga NTT, Laut Arafura, dan selatan Papua. Dampaknya dapat dirasakan hingga Bengkulu, Lampung, Jawa, Bali, NTB, dan NTT berupa angin kencang serta gelombang tinggi.
Prediksi curah hujan bulanan Desember 2025–Januari 2026 juga menunjukkan intensitas tinggi sampai sangat tinggi, mencapai 300–500 mm/bulan di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian Sulsel, dan Papua Selatan. Selain itu, potensi banjir rob diperkirakan meningkat pada 2–10 Desember 2025, khususnya di pesisir Bali, NTB, dan NTT.
Merespons kondisi tersebut, Abdul Hadi mendesak Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten/kota di Pulau Lombok segera mengambil langkah taktis. Pemerintah diminta memprioritaskan pengecekan pompa air, memastikan drainase tidak tersumbat, dan memeriksa kondisi tanggul sungai maupun tanggul laut.
Dinas terkait juga diminta memangkas pohon rawan tumbang, sementara BPBD harus menyiapkan logistik dan perlengkapan evakuasi sejak dini.
Tidak hanya daerah, Abdul Hadi juga menuntut peran aktif Pemerintah Pusat. Ia mendorong BMKG, BNPB, dan lembaga terkait menyiapkan skenario operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) jika kondisi mengarah pada situasi berisiko tinggi.
“BMKG jangan ragu melakukan Modifikasi Cuaca di daerah-daerah sangat rawan bencana, termasuk NTB. Ini langkah antisipatif untuk memecah kepadatan awan atau meredistribusikan curah hujan agar tidak terpusat di satu titik ekstrem,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa TMC merupakan langkah mitigasi yang jauh lebih murah dibandingkan menanggung kerugian akibat bencana.
“Lebih baik kita keluar biaya untuk modifikasi cuaca di awal daripada menanggung kerugian materi dan dampak sosial yang jauh lebih besar akibat banjir atau longsor,” tambahnya.
Abdul Hadi mengimbau masyarakat, terutama nelayan dan warga pesisir Lombok, untuk tetap waspada dan memantau informasi resmi BMKG.
“Mari aktifkan Posko Siaga Bencana dan pantau terus info BMKG. Keselamatan warga adalah prioritas utama. Kita tutup tahun 2025 ini dengan ikhtiar maksimal agar terhindar dari musibah,” tutupnya.
