Ketua DPP PKS Bidang Energi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim, Dr. Agus Ismail (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah pusat mempercepat rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan hutan kritis di Sumatera, menyusul rangkaian banjir, longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir.
Ketua DPP PKS Bidang Energi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim, Dr. Agus Ismail, menegaskan bahwa bencana hidrometeorologi beruntun tersebut merupakan alarm keras bahwa kerusakan ekologis di Pulau Sumatera telah memasuki fase paling mengkhawatirkan.
Ia menjelaskan bahwa tanda-tanda degradasi lingkungan sudah terlihat jelas di kawasan hulu, termasuk daerah penyangga air dan taman nasional.
“Serangkaian bencana hidrometeorologi menunjukkan bahwa kawasan hulu dan taman nasional yang seharusnya menjadi penyangga tata air mengalami degradasi yang semakin serius,” kata Dr. Ismail dalam keterangannya, Senin (1/12).
Di saat yang sama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat Siklon Tropis Senyar sebagai pemicu hujan sangat lebat hingga ekstrem di Aceh dan Sumut, serta hujan sedang hingga lebat di Sumbar dan Riau.
Walaupun Indonesia jarang terdampak langsung siklon tropis, Dr. Ismail menilai tren lima tahun terakhir menunjukkan pola perubahan iklim yang semakin nyata dan mengancam.
“Biasanya badai tropis tidak terbentuk sedekat ini dengan Indonesia. Kita kini memasuki fase hujan di atas normal akibat penguatan angin barat dan interaksi sistem monsun dengan gelombang tropis,” ujarnya.
Menurutnya, potensi intensitas hujan ekstrem belum berakhir. “Hujan ekstrem masih mungkin mendominasi Aceh, Sumatra Utara, dan Riau. Risiko banjir bandang, longsor, dan gangguan aktivitas penyelamatan semakin tinggi karena kondisi tanah telah jenuh,” tutur Dr. Ismail.
Ia mengkritik pendekatan pemerintah yang masih terlalu fokus pada penanganan dampak bencana tanpa menyentuh akar persoalan ekologis. Dr. Ismail menegaskan bahwa rehabilitasi kawasan hulu DAS, kawasan konservasi, dan hutan-hutan kritis harus menjadi prioritas utama.
“Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis harus menjadi prioritas, terutama di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Hilangnya vegetasi di hulu memicu banjir bandang serta memperburuk longsor,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi sejumlah taman nasional, termasuk Taman Nasional Tesso Nilo yang menurutnya semakin tertekan akibat pembukaan lahan ilegal. Lemahnya penegakan hukum, katanya, memperbesar ancaman kerusakan ekosistem yang menjadi habitat satwa kunci sekaligus penyimpan karbon yang penting untuk mitigasi krisis iklim.
PKS, lanjutnya, berkomitmen mendorong pemerintah memperkuat sistem pemantauan perubahan penggunaan lahan, deforestasi, sedimentasi, dan kesehatan DAS. Menurut Dr. Ismail, sistem pemantauan tersebut harus terintegrasi dengan peringatan dini bencana hidrometeorologi agar respons mitigasi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
“Pemantauan DAS harus terhubung dengan peringatan dini banjir dan longsor berbasis curah hujan ekstrem,” katanya.
Dr. Ismail menegaskan bahwa momentum peringatan cuaca ekstrem ini harus dimanfaatkan pemerintah untuk memperbaiki tata ruang, memperkuat penegakan hukum lingkungan, serta mempercepat pemulihan ekosistem yang rusak. Jika tidak direspons dengan langkah korektif yang terukur, ia memperingatkan bahwa Sumatera akan semakin rentan terhadap bencana ekologis yang berulang.
“Tanpa langkah korektif yang terukur, Sumatera akan semakin rentan terhadap bencana ekologis yang terus berulang,” tutupnya.
