Beranda Ekonomi Bisnis QRIS Tap NFC Bakal Diterapkan Tahun Depan, Pengamat : Perlu Pengamanan Lebih
KabarMakassar.com — Pengamat ekonomi, keuangan, dan perbankan, Sutardjo Tui, menilai penerapan teknologi pembayaran QRIS berbasis Near Field Communication (NFC) sebagai langkah positif untuk mempercepat proses transaksi di Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa kemudahan ini harus diimbangi dengan penguatan sistem keamanan.
“Metode ini memang mempercepat pembayaran, tapi setting pengamanan harus diperkuat. Mengingat kemudahannya, potensi risiko juga semakin tinggi,” ujar Sutardjo.
Ia menekankan bahwa kenyamanan pengguna tidak boleh mengorbankan aspek keamanan. Sistem harus dirancang agar tahan terhadap potensi penyalahgunaan dan serangan siber yang dapat merugikan pengguna.
Selain itu, Sutardjo juga mengingatkan agar pembayaran menggunakan QRIS tidak dikenakan tambahan pajak. Menurutnya, hal ini dapat mengurangi minat masyarakat untuk beralih ke sistem pembayaran digital.
“Kalau sampai dikenai pajak, orang akan berpikir ulang untuk menggunakan QRIS. Mereka mungkin akan kembali ke pembayaran tunai, yang justru bertolak belakang dengan tujuan transformasi digital,” katanya.
Sutardjo menilai bahwa kebijakan yang memberatkan masyarakat hanya akan menghambat adopsi teknologi pembayaran digital. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas terkait perlu memastikan bahwa pembayaran digital seperti QRIS tetap praktis dan terjangkau bagi semua kalangan.
Untuk informasi, Bank Indonesia (BI) terus mendorong inovasi di sektor pembayaran digital. Salah satu langkah terbarunya adalah implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berbasis Near Field Communication (NFC) atau dikenal sebagai QRIS Tap.
Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menyatakan bahwa teknologi ini diharapkan dapat mulai diimplementasikan pada triwulan pertama 2025.
“Dengan QRIS Tap NFC, masyarakat cukup menempelkan ponsel ke alat pembayaran. Jika tidak ada hambatan, kita targetkan peluncurannya pada awal 2025,” ujar Filianingsih dalam konferensi pers di Kompleks BI, Jakarta Pusat, Rabu (18/12) kemarin.
Filianingsih menambahkan bahwa Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan industri terkait telah siap mendukung penerapan teknologi ini.
Uji coba sistem juga menunjukkan hasil yang sangat positif dengan tingkat keberhasilan 100% dalam System Integration Testing (SIT) dan User Acceptance Testing (UIT).
“Awalnya, teknologi ini akan diterapkan di sektor transportasi, seperti MRT. Nanti masyarakat tinggal tap saja, tidak perlu repot-repot,” jelasnya.
Hingga November 2024, jumlah pengguna QRIS telah mencapai 55,02 juta, melampaui target 55 juta pengguna. Volume transaksinya pun meningkat signifikan, mencapai 5,46 miliar kali atau 218% dari target awal sebesar 2,5 miliar transaksi.
Selain itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan pembaruan teknologi pada layanan BI-Fast. Mulai 21 Desember 2024, layanan ini akan mendukung transaksi massal hingga 500 transaksi dalam satu bundel, yang sangat berguna untuk kebutuhan korporasi, seperti pembayaran gaji.
“Fitur baru BI-Fast meliputi layanan bulk credit, pembayaran cepat (fast payment), hingga transaksi direct debit. Ini menjadi langkah besar untuk mendukung kebutuhan transaksi digital yang semakin kompleks,” kata Perry.
Langkah strategis ini menunjukkan komitmen BI dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital dan mempermudah akses transaksi bagi masyarakat serta dunia usaha. Dengan inovasi ini, harapannya adalah transformasi digital di Indonesia semakin terakselerasi.