Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafiuddin, (Dok: Ist).
KabarMakassar.com — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafiuddin, menyoroti temuan mencengangkan soal maraknya praktik pungutan liar (pungli) terhadap truk logistik di Indonesia.
Ia mendesak pemerintah bertindak tegas lantaran beban pungli yang ditanggung para pengemudi logistik mencapai angka fantastis, yakni Rp100 juta hingga Rp150 juta per truk per tahun.
Angka tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang mencatat bahwa pungli masih menjadi persoalan akut dalam rantai distribusi logistik nasional. Dalam skala nasional, jika dikalikan jutaan truk yang beroperasi setiap tahun, potensi kerugian akibat pungli ini bisa mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah.
Syafiuddin menilai angka tersebut sangat memberatkan dan berimplikasi langsung pada harga barang kebutuhan pokok. “Biaya pungli ini tidak berdiri sendiri. Pada akhirnya dibebankan ke harga barang, yang dibayar oleh masyarakat. Ini bukan sekadar pungli, tapi bentuk beban struktural pada ekonomi rakyat,” tegasnya, Jumat (18/07).
Politisi asal Dapil Jawa Timur XI itu memperingatkan bahwa praktik pungli sistemik tersebut memperpanjang mata rantai biaya logistik yang sudah tergolong tinggi. Berdasarkan data Bappenas, biaya logistik Indonesia mencapai 23,5 persen dari PDB, jauh di atas rata-rata negara maju yang hanya sekitar 8–10 persen.
“Ini menjadi salah satu penyebab utama kenapa harga-harga barang kita mahal, terutama di kawasan timur Indonesia yang sangat bergantung pada distribusi darat dan laut,” ujar Syafiuddin.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia mendorong pemerintah melibatkan seluruh pihak lintas lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membentuk tim operasi gabungan dan melakukan audit nasional terhadap titik-titik rawan pungli, mulai dari jembatan timbang, pelabuhan, terminal, hingga kawasan perbatasan.
“Saya minta pemerintah bentuk gugus tugas antarlembaga. Audit semua titik pungli. Terapkan digitalisasi retribusi dan timbangan, supaya tidak ada lagi ruang bermain bagi oknum. Jika masih terjadi, tindak tegas, baik aparat maupun sipil,” ujarnya.
Selain itu, Syafiuddin mengusulkan pembentukan kanal pengaduan terpadu yang terhubung langsung dengan instansi pengawasan, agar sopir truk dan pelaku logistik bisa melapor tanpa rasa takut.
Menurutnya, masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengawasan, karena pungli ini berdampak langsung pada harga sembako dan barang kebutuhan harian.
“Setiap pungli itu berarti harga cabe, beras, telur, hingga semen jadi mahal. Ini menyentuh dapur rakyat. Jangan anggap enteng. Harus zero tolerance,” katanya.
Komisi V DPR RI, menurut Syafiuddin, akan mengawal dan melakukan pengawasan ketat terhadap upaya pemberantasan pungli di sektor logistik. Ia juga membuka ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menyampaikan laporan, temuan, maupun keluhan terkait praktik pungli di lapangan.
“Silakan lapor. Kami siap menindaklanjuti. Jangan takut karena ini perjuangan untuk menciptakan sistem logistik yang adil, efisien, dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
