Siswa saat menerima MBG di sekolah (dok. Kabar Makassar)KabarMakassar.com — Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, menguraikan lima langkah perbaikan untuk memperkuat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut dia sampaikan menyusul desakan sejumlah pihak agar program dihentikan pasca kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa.
Menurutnya, penghentian bukanlah jalan keluar, sebab program ini justru sangat penting untuk memperbaiki gizi anak Indonesia.
“Bahwa perlu kita evaluasi, oke kita evaluasi. Kalau ada kelalaian, ada kesalahan, sistemnya yang kita perbaiki, bukan menghentikan programnya,” ujarnya kepada wartawan usai kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI di Kantor Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, Kamis (25/09/2025).
Hal pertama yang ditegaskan dia adalah memperketat standar kualitas dan pengawasan makanan.
Menurutnya, setiap tahap mulai dari pemilihan bahan, proses memasak, hingga penyimpanan dan distribusi harus melalui kontrol yang ketat.
Dia menilai pengawasan yang menyeluruh akan menjadi benteng utama dalam mencegah kasus keracunan berulang.
“Artinya mulai dari pemilihan bahan, proses memasak, penyimpanan, sampai distribusi, semua harus diawasi secara ketat oleh Dinas Kesehatan dan BPOM,” tuturnya.
Masalah distribusi juga mendapat perhatian khusus dari Ashabul Kahfi. Dia menilai banyak kasus keracunan dipicu oleh makanan yang basi karena rantai distribusi yang tidak terkelola dengan baik.
Oleh karena itu, mantan Ketua DPW PAN Sulsel ini menekankan perlunya sistem distribusi yang lebih terjamin dengan dukungan fasilitas penyimpanan modern.
“Maka perlu sistem rantai dingin (cold chain) yang terjamin, dan waktu distribusi harus diawasi dengan baik,” ujarnya.
Selain distribusi, dia juga mendorong adanya peningkatan kapasitas bagi penyedia makanan, khususnya UMKM atau katering yang terlibat dalam program.
Langkah keempat, kata dia, adalah pelatihan tentang higienitas, standar gizi, dan keamanan pangan, kualitas layanan dapat lebih seragam di seluruh daerah.
Menurutnya, hal ini penting agar tidak ada kesenjangan mutu antar wilayah.
“Lakukan edukasi masyarakat. Orangtua, guru, bahkan siswa, harus paham bagaimana mengenali makanan yang tidak layak konsumsi, sehingga pengawasan tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari lingkungan sekitar,” katanya.
Terakhir, Ashabul Kahfi menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas bagi pihak penyedia makanan.
Dia menegaskan, jika ada kelalaian hingga menyebabkan keracunan, pihak terkait harus bertanggung jawab secara hukum.
“Jadi solusinya bukan menghentikan MBG. Justru dengan pembenahan bertahap ini, program bisa lebih kuat, lebih aman, dan benar-benar menjadi instrumen negara dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas,” pungkasnya.
