Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi terkait RPJMD 2024–2029. (Dok: Sinta Kabar Makassar).
KabarMakassar.com — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar memberikan sederet catatan tajam dalam Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029, Selasa (16/07).
Melalui juru bicaranya, Basdir, Fraksi PKB menyoroti berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, tata kota, hingga inovasi teknologi, sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan lima tahun ke depan.
Basdir menggarisbawahi bahwa sektor pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah kota. Ia secara khusus menyoroti belum tuntasnya persoalan lahan SD Pajjaiang yang berdampak pada kepastian pendidikan anak-anak.
“Status lahan yang tidak jelas akan mengancam keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar. Ini harus segera dituntaskan,” kata Basdir.
Ia juga mengkritik persoalan berulang setiap tahun ajaran baru, yaitu ketimpangan daya tampung antara SD dan SMP yang memicu protes orang tua siswa. PKB mendorong Pemkot untuk tak hanya mengandalkan solusi jangka pendek, tetapi juga mulai menyusun roadmap pembangunan sekolah menengah pertama secara bertahap hingga 10 tahun ke depan, demi menekan kesenjangan rasio murid dan kapasitas sekolah.
“Pemkot Makassar harus memiliki solusi jangka panjang untuk mengatasi ketimpangan daya tampung,” tegasnya.
Fraksi PKB turut menekankan pentingnya penguatan program kesehatan masyarakat, termasuk pembangunan dan pengoperasian Puskesmas di kawasan Ujung Pandang Baru. Mereka meminta pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup agar layanan dasar itu segera dinikmati masyarakat.
Selain itu, PKB mengingatkan agar program pengelolaan sampah gratis tak sekadar menjadi slogan. Dibutuhkan pengawasan yang intensif agar program ini berjalan efektif di lapangan.
Dalam aspek teknologi dan inovasi, Fraksi PKB menyoroti dua program strategis Pemkot: Makassar Super APPS dan Makassar Creative Hub (MCH). Mereka mewanti-wanti agar implementasi digitalisasi tidak menjadi simbol semata, tetapi benar-benar memperhatikan kesiapan dan tingkat adopsi masyarakat.
“MCH harus menjadi tempat pengembangan talenta baru, bukan eksklusif untuk kelompok tertentu. Jika dikelola dengan inklusif, potensi kreativitas anak muda Makassar bisa tergali maksimal,” papar Basdir.
Persoalan banjir juga mendapat sorotan tajam. Fraksi PKB mendorong percepatan program normalisasi sungai, kanal, dan drainase. Mereka menilai masih banyak titik rawan banjir akibat sedimentasi dan aliran yang tersumbat.
Sementara itu, PKB menilai ruang terbuka hijau (RTH) Kota Makassar masih sangat kurang, hanya mencapai 11 persen dari total luas kota. “Kami mendorong optimalisasi pemanfaatan fasum-fasos, termasuk penyediaan anggaran khusus untuk perawatan RTH,” kata Basdir.
Mendukung pemenuhan kebutuhan pokok warga, PKB juga mendesak pemerintah untuk merevitalisasi pasar-pasar tradisional agar lebih layak dan kompetitif sebagai pusat distribusi pangan.
PKB menegaskan bahwa program seragam gratis harus benar-benar berpihak pada usaha mikro dan kecil. Mereka meminta agar produksi seragam melibatkan UMKM lokal secara menyeluruh, sekaligus menjaga mutu dan distribusinya.
Pada sektor transportasi, Basdir menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh atas tata kelola lalu lintas. Ia mengkritik penggunaan bahu jalan sebagai tempat parkir permanen dan mendorong penertiban secara tegas.
“Selain penegakan aturan, perlu juga dilakukan sosialisasi intensif terkait program parkir tahunan agar tidak menimbulkan salah paham di masyarakat,” ujarnya.
Fraksi PKB juga mengingatkan Pemkot Makassar agar memperbaiki kinerja serapan anggaran. Menurut mereka, seberapa pun besar anggaran yang dialokasikan, tanpa eksekusi yang tepat sasaran, maka program-program strategis hanya akan menjadi narasi di atas kertas.
“Daya serap anggaran harus optimal. Setiap rupiah yang dianggarkan harus digunakan untuk kepentingan publik secara nyata,” tegas Basdir.
Catatan Fraksi PKB ini kata Basdir menjadi pengingat penting bagi Pemkot Makassar agar arah RPJMD 2024–2029 benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan mengedepankan keberlanjutan pembangunan kota secara inklusif.
“Ini kalimat yang selalu berulang dalam pandangan Fraksi tapi kami berharap bahwa ini bisa menjadi rujukan Pemkot Makassar,” pungkasnya.
