Tangkapan Layar live tiktok, Wali Kota Makassar periode 2021–2024, Moh Ramdhan 'Danny' (Kanan), Arum Spink (Kiri), (Dok: Kabar Makassar).
KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar periode 2021–2024, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, akhirnya angkat bicara soal polemik yang selama ini membayangi Stadion Mattoanging.
Di tengah masa jabatannya yang penuh dinamika, tak sedikit yang memuji hasil kerjanya, namun tak kalah banyak pula kritik yang dialamatkan, termasuk soal stadion legendaris yang tak kunjung berdiri kembali.
Salah satu tudingan paling keras datang dari mereka yang kecewa atas lambannya pembangunan ulang Stadion Mattoanging. Namun bagi Danny, persoalan stadion ini sudah terlalu jauh diseret ke dalam pusaran politik.
“Saya kira sayalah yang paling tahu soal Mattoanging. Karena yang mengubah standar stadion itu jadi internasional saat perempat final 2001 adalah saya sendiri,” tegas Danny, saat live tiktok bersama Arum Spink, Senin (07/07).
Ia bahkan menyebutkan, pada masa itu, standar internasional untuk Mattoanging dilakukan dengan keterlibatan langsung Asian Football Confederation (AFC) bersama konsultan dari Inggris. Stadion itu pun pernah menjadi sorotan di majalah sepak bola internasional.
“Saya digelari David Copperfield dari Timur karena berhasil menyulap stadion dalam 45 hari. Kalau cerita soal stadion, saya rasa saya yang paling mengerti,” ujarnya.
Danny mengakui bahwa emosinya sangat terikat dengan stadion yang menjadi rumah bagi klub legendaris PSM Makassar tersebut. Ia bahkan mengklaim sebagai sosok yang mendamaikan konflik antara PSM dan pengelola stadion ketika polemik memanas, dengan menjadikan rumah pribadinya sebagai tempat negosiasi. Tak hanya itu, ia juga menjadi sponsor utama dalam peringatan 100 tahun PSM yang digelar secara khusus di kediamannya.
Namun, Danny menegaskan bahwa Stadion Mattoanging bukanlah aset Pemkot Makassar, melainkan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menjadi titik krusial dalam perdebatan.
“Kami agak kesulitan karena statusnya aset provinsi. Secara politik anggaran, kami di kota tidak bisa menganggarkan apa pun ke sana. Tidak boleh,” tegas Danny.
Kendala status kepemilikan ini membuatnya memilih untuk tidak mendorong proyek stadion tersebut secara frontal. Ia menilai narasi yang dibangun di publik soal dirinya tidak peduli terhadap Mattoanging adalah bentuk manipulasi politik.
“Saya tidak klarifikasi karena saya anggap terlalu banyak noise. Terlalu banyak limbah politik di situ. Tapi kalau bicara sejarah PSM, saya termasuk orang yang paling tahu,” katanya.
Meski mengaku memahami pentingnya Mattoanging bagi masyarakat dan suporter PSM, Danny mengajak semua pihak berpikir secara rasional. Menurutnya, dengan jumlah penduduk Makassar sekitar 1,5 juta jiwa, kota ini hanya memerlukan satu stadion utama.
“Kalau stadion terlalu banyak, itu justru bisa mencemari ekosistemnya sendiri. Satu saja cukup untuk jadi ikon,” ujarnya.
Danny juga mengungkap bahwa ada usulan untuk membangun stadion dengan kapasitas 60 ribu penonton di Mattoanging. Namun menurutnya, itu tidak masuk akal secara teknis maupun fungsional.
“Kalau sampai 60 ribu, itu seperti stadion juruan terlalu besar dan tidak realistis. Saya ini arsitek, saya paham betul soal ini. Skala 10 ribu penonton, itu lebih masuk akal,” jelasnya.
Sebagai alternatif, Danny sempat menyodorkan pengembangan kawasan stadion di Sudiang dan untia di masa jabatannya. Namun, usulan ini tak banyak mendapat perhatian, karena narasi publik tetap berkutat pada nostalgia Mattoanging.
Polemik Mattoanging bukan sekadar soal infrastruktur, tapi juga menyentuh identitas kota, sejarah klub, dan loyalitas pendukung. Sayangnya, menurut Danny, persoalan ini terlalu dibumbui sentimen politik sehingga fakta-fakta kerap diabaikan.
“Saya memilih diam karena kalau dijawab pun akan digoreng. Tapi jangan lupa, saya ini bagian dari sejarah PSM, saya juga penggemar,” tutupnya.
