Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman (Dok: Sinta Kabar Makassar).
KabarMakassar.com — Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menegaskan bahwa penambahan rombongan belajar (rombel) dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 tidak boleh dilakukan sembarangan.
Selain menyesuaikan kebutuhan distribusi siswa yang belum tertampung, kebijakan tersebut juga harus memperhatikan kapasitas ruang kelas dan standar pelayanan minimal (SPM).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menyatakan bahwa hingga pertengahan Juli ini, masih terdapat sejumlah sekolah negeri yang belum memenuhi daya tampung maksimalnya.
Slot kosong itu menjadi prioritas utama untuk menampung siswa-siswa yang belum mendapatkan tempat pada jalur awal SPMB.
“Kalau kita lihat di sistem, memang masih ada sekolah yang slot-nya belum terisi. Jadi siswa yang belum tertampung akan kami distribusikan ke sekolah-sekolah yang masih memiliki ruang,” ujar Achi, Senin (14/07).
Namun, Achi mengingatkan bahwa proses penempatan tidak hanya soal mengisi kekosongan. Penambahan kapasitas belajar melalui perluasan rombel, menurutnya, hanya bisa dilakukan secara proporsional. Jika tidak, hal itu justru akan menimbulkan masalah baru terkait kualitas dan kenyamanan belajar siswa.
“Kami sudah usulkan ke Kementerian Pendidikan terkait penambahan kuota, tetapi prinsipnya harus disesuaikan dengan kondisi fisik sekolah. Kalau maksimal satu rombel itu 32 siswa, kita tidak bisa isi sampai 40 hanya demi menampung lebih banyak,” tegasnya.
Achi menjelaskan, pihaknya tidak ingin menjejalkan siswa ke dalam kelas sempit yang tidak sesuai kapasitas. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas interaksi belajar, dan bisa berdampak negatif terhadap kenyamanan dan kesehatan mental anak-anak.
“Kami ingin menjaga kenyamanan ruang kelas. Jangan sampai sekolah penuh sesak, yang ada nanti malah siswa tidak bisa belajar dengan tenang,” tambahnya.
Disdik Makassar juga masih melakukan konsolidasi data jalur afirmasi bersama Dinas Sosial. Jalur afirmasi menyasar peserta yang berasal dari keluarga kurang mampu dan memerlukan verifikasi data KIS, KIP, dan DTKS secara akurat sebelum finalisasi penempatan dilakukan.
“Banyak jalur afirmasi yang belum terisi karena datanya belum disinkronkan. Ini harus benar-benar valid agar tepat sasaran,” jelas Achi.
Sebagai solusi jika sekolah negeri tetap tidak mampu menampung seluruh siswa, Pemkot Makassar membuka opsi kerja sama dengan sekolah swasta. Achi menyebut sekolah swasta siap menjadi mitra dalam pemerataan akses pendidikan.
“Semua anak harus sekolah, tidak boleh ada yang tertinggal. Sekolah swasta kita dorong agar menjadi mitra setara dalam mutu, bukan pilihan alternatif semata,” ujarnya.
Disdik Makassar terus memantau perkembangan distribusi siswa secara harian. Setiap data pendaftar yang masuk langsung dievaluasi untuk mengetahui ketersediaan slot dan kemungkinan relokasi siswa secara cepat dan tepat.
“Begitu ada slot kosong, kita akan segera tempatkan siswa ke sana. Target kami distribusi selesai sebelum MPLS dimulai,” terang Achi.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terjebak pada persepsi bahwa sekolah negeri lebih unggul. Menurutnya, kualitas pendidikan bukan ditentukan oleh status sekolah, tetapi oleh ekosistem belajar yang sehat dan dukungan semua pihak.
“Kualitas pendidikan itu tanggung jawab bersama. Baik negeri maupun swasta, semuanya punya peran yang sama pentingnya untuk mencetak generasi unggul,” tutupnya.
