Penandatanganan RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2029, (Dok: Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com — DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar resmi mengesahkan dua regulasi strategis dalam dua rapat paripurna penting yang digelar secara beruntun pada Rabu (16/07) di Gedung DPRD Makassar.
Kedua agenda tersebut menjadi tonggak penting dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan serta akuntabilitas keuangan daerah.
Rapat Paripurna Kedua Belas dan Ketiga Belas Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Makassar Supratman, didampingi tiga unsur pimpinan dewan lainnya. Hadir pula Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta jajaran kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Agenda pertama berisi penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2029 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Kedua ranperda tersebut kemudian ditetapkan secara resmi dalam paripurna berikutnya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyelesaikan pembahasan dua dokumen vital ini.
Ia menegaskan, penyusunan dan pengesahan RPJMD 2025–2029 bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya menghadirkan arah pembangunan yang konkret dan berkelanjutan.
“Dengan disetujuinya dua ranperda ini, kami menyampaikan terima kasih atas seluruh saran, koreksi, dan kritik konstruktif dari DPRD. Ini semua telah kami jadikan dasar dalam penyempurnaan dokumen,” ujar Munafri, yang akrab disapa Appi.
RPJMD 2025–2029 disusun berdasarkan visi ‘Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan’, yang dijabarkan dalam sejumlah misi pembangunan serta program prioritas yang diarahkan pada perbaikan layanan publik, penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi, transformasi digital, dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan.
Appi menegaskan, RPJMD harus menjadi dokumen yang ‘hidup: dan aplikatif. Artinya, pelaksanaannya harus konsisten, terukur, dan terus dievaluasi. Ia menekankan pentingnya mengawal seluruh program yang tertuang dalam dokumen tersebut agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mampu mengatasi tantangan pembangunan kota.
“RPJMD ini akan menjadi pijakan seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis dan program kerja. Kami ingin memastikan bahwa implementasi program ke depan dilakukan dengan semangat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” katanya.
Sementara terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, Appi menyebut bahwa dokumen ini mencerminkan upaya Pemkot Makassar dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Ia menilai, transparansi anggaran harus menjadi budaya dalam pemerintahan, bukan sekadar kewajiban formal.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam proses pelaksanaan dan pengawasan RPJMD. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kota tidak hanya ditentukan oleh eksekutif, tetapi juga ditopang oleh kolaborasi lintas sektor, termasuk lembaga legislatif, akademisi, masyarakat sipil, dan pelaku usaha.
“Kita tidak bisa membangun Makassar secara sepihak. Dibutuhkan kemitraan strategis, partisipasi aktif, dan komitmen bersama dari semua pihak,” tegas Appi.
Dokumen RPJMD yang telah disahkan DPRD ini selanjutnya akan dikirim ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penetapan final sebelum pelaksanaan program-program prioritas dimulai.
Pengesahan dua regulasi ini sekaligus menjadi penanda dimulainya babak baru pembangunan Kota Makassar pasca periode transisi pemerintahan. Dengan dokumen arah pembangunan lima tahunan yang telah disahkan, Pemerintah Kota Makassar kini mengemban tugas berat untuk mewujudkan cita-cita menjadi kota yang unggul, adil, partisipatif, dan berkelanjutan.
