DPRD Sleman Minta 114.000 UMKM Dipetakan Lebih Rinci

Gedung DPRD Sleman./Youtube

Harianjogja.com, SLEMAN— Program pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Sleman dinilai perlu dimulai dari pemetaan yang lebih rinci. DPRD Sleman menilai sekitar 114.000 pelaku UMKM di wilayah tersebut memiliki karakteristik dan persoalan berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang tidak seragam.

Anggota Komisi B DPRD Sleman, Respati Agus S, mengatakan pemerintah perlu mengetahui kondisi masing-masing kelompok usaha sebelum menentukan program pemberdayaan.

Menurutnya, jumlah UMKM yang besar harus diikuti dengan basis data dan pemetaan yang memadai. Dengan begitu, intervensi pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha, mulai dari skala mikro hingga usaha yang sudah berkembang.

"UMKM di Sleman ini kan cukup banyak, sekitar 114 ribu. Cuma pemetaan atas itu yang kemudian belum kita optimalkan," kata Respati kepada Harianjogja.com, Selasa (8/9/2026).

Respati mengatakan persoalan yang dihadapi pelaku usaha mikro dan kecil tidak selalu sama. Ada kelompok yang membutuhkan penguatan kapasitas, sementara pelaku usaha lain mungkin menghadapi persoalan berbeda dalam menjalankan maupun mengembangkan usahanya.

Karena itu, ia menilai pola pemberdayaan yang sama untuk seluruh UMKM berpotensi tidak efektif.

"Kalau pemetaan atas itu sudah dilakukan, kemudian pemerintah akan punya cara yang pas untuk menangani persoalan yang pas," ujarnya.

Menurut Respati, pemetaan UMKM idealnya dilakukan secara terstruktur mulai dari tingkat kalurahan hingga kabupaten. Data tersebut tidak hanya mencatat jumlah pelaku usaha, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk memahami karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelompok.

Dengan pemetaan yang lebih baik, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang lebih sesuai. Program pemberdayaan pun diharapkan tidak sekadar berorientasi pada jumlah bantuan atau kegiatan yang diberikan, tetapi pada penyelesaian masalah yang benar-benar dihadapi pelaku usaha.

"Tidak mungkin problem yang berbeda diselesaikan dengan cara yang sama," katanya.

Selain memperbaiki pemetaan, Respati mendorong agar pengembangan UMKM melibatkan pelaku usaha dengan skala yang lebih besar. Usaha mikro dan kecil dinilai perlu memiliki ruang untuk terhubung dengan pelaku usaha menengah maupun besar sehingga terbuka peluang pengembangan usaha secara bertahap.

Ia menilai pemberdayaan UMKM seharusnya tidak berhenti pada pemberian bantuan. Pemerintah perlu memastikan pelaku usaha memiliki kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya.

"Problem itu harus diselesaikan dengan cara sesuai dengan problemnya," ujarnya.

Respati juga menyoroti pentingnya target UMKM naik kelas. Pelaku usaha submikro diharapkan dapat berkembang menjadi usaha mikro, kemudian meningkat menjadi usaha kecil, menengah, hingga memiliki skala usaha yang lebih besar.

"Kalau tagline-nya UMKM naik kelas, ya betul-betul naik kelas," katanya.

Untuk mewujudkan target tersebut, Respati menilai diperlukan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat program, tetapi juga menjadi pengarah dan penghubung antara pelaku UMKM dengan berbagai pemangku kepentingan.

Sinergi tersebut diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang sesuai dengan kondisi masing-masing.

Dengan demikian, pemetaan UMKM bukan sekadar persoalan administrasi atau pendataan jumlah pelaku usaha. Data yang lebih terstruktur dapat menjadi dasar agar kebijakan pemberdayaan di Sleman lebih tepat sasaran dan tidak berhenti pada program yang bersifat umum.

Bagi pelaku usaha, pola tersebut juga penting agar kebutuhan mereka dapat direspons berdasarkan persoalan yang benar-benar dihadapi. Dengan pendekatan yang berbeda sesuai karakter usaha, target UMKM naik kelas di Sleman diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi dapat terlihat dari perkembangan usaha di lapangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.