Penyampaian Akhir Pandangan Fraksi RPJMD 2025–2029 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, (Dok: Sinta Kabar Makassar).
KabarMakassar.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar melontarkan kritis dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi terhadap dua ranperda penting Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, Rabu (16/07).
Fokus utama mereka tertuju pada potensi pendapatan daerah yang belum tergarap maksimal, khususnya dari sektor parkir dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Juru bicara Fraksi PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso, menilai pengelolaan sektor parkir oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam hal ini PD Parkir, masih jauh dari harapan. Padahal, potensi penerimaan dari parkir cukup besar dan bisa menjadi salah satu tulang punggung pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar.
“Dalam pandangan Fraksi PKS, dengan asumsi paling sederhana, potensi pendapatan dari parkir bisa mencapai Rp766 miliar per tahun, dengan estimasi setiap kendaraan membayar Rp1.000 per hari. Tapi realisasi yang masuk sebagai dividen ke kas daerah hanya sekitar Rp11 miliar. Ini bahkan tak sampai dua persen dari potensi aktual,” tegas Andi Hadi.
Temuan tersebut mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) resmi, yang mencatat rendahnya setoran dividen dari BUMD parkir kepada Pemkot Makassar. PKS menilai ini sebagai bentuk kebocoran pendapatan daerah yang harus segera ditindaklanjuti secara serius.
“Kami mendesak Wali Kota Makassar memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Kami percaya jajaran direksi baru PD Parkir mampu bekerja maksimal untuk membalikkan kondisi,” imbuhnya.
Selain itu, Fraksi PKS menyoroti pentingnya manajemen kinerja di lingkup organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka mendorong sistem insentif dan sanksi yang tegas untuk mendorong perbaikan kinerja aparatur birokrasi.
“OPD yang berhasil mencapai target perlu diberikan penghargaan. Sementara yang belum, perlu mendapat pembinaan dan sanksi yang terukur,” jelas Andi Hadi.
PKS juga mengusulkan pembentukan tim khusus untuk membantu meningkatkan performa BUMD dan OPD. Tim tersebut nantinya akan bertugas sebagai unit pendamping yang bekerja secara intensif memperbaiki efektivitas kinerja lembaga-lembaga strategis di bawah Pemkot.
Sorotan lainnya tertuju pada mandeknya pencairan dana bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) ke Pemkot Makassar. Menurut Fraksi PKS, dana yang belum disalurkan selama lebih dari tujuh bulan tersebut sangat merugikan Kota Makassar.
Padahal, sekitar 38,26 persen kendaraan di Sulsel sekitar 1,7 juta unit berada di wilayah Kota Makassar, yang seharusnya menjadi penyumbang utama PAD bagi Pemprov dan layak mendapatkan porsi DBH yang adil.
“Persoalan dana bagi hasil ini penting untuk segera diselesaikan. Pemkot harus aktif menindaklanjuti hal ini secara diplomatis maupun administratif,” ujarnya.
Di tengah berbagai kritik yang dilontarkan, Fraksi PKS tetap memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah responsif yang telah diambil Wali Kota Makassar dalam menindaklanjuti masukan sebelumnya dari DPRD.
“Kami mengapresiasi respon Wali Kota atas berbagai catatan Fraksi PKS, termasuk dalam pembenahan internal, digitalisasi layanan publik, pengelolaan sampah di TPA Antang, serta upaya dalam menutup selisih anggaran pembangunan stadion,” ucapnya.
Tak ketinggalan, Fraksi PKS juga mengapresiasi perhatian Pemkot terhadap isu-isu sosial yang lebih luas seperti pemberantasan judi online yang dianggap sebagai penyakit masyarakat dan telah meresahkan warga kota.
Secara keseluruhan, Fraksi PKS menyerukan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta potensi PAD. Mereka menegaskan bahwa setiap peluang penerimaan harus dikelola dengan baik demi menjamin kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan.
Dengan catatan-catatan strategis ini, Fraksi PKS berharap RPJMD 2025–2029 benar-benar menjadi dokumen perencanaan yang realistis, inklusif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan kota ke depan.
