Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, (Dok: Sinta Kabar Makassar).
KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar menegaskan kembali bahwa identitas sekolah tidak harus ditunjukkan melalui model atau desain seragam sekolah khusus.
Cukup dengan lambang resmi sekolah yang tertera pada seragam, siswa sudah mencerminkan asal institusinya. Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, sebagai bagian dari implementasi aturan larangan penjualan seragam oleh sekolah.
“Cukup lambang sekolah, itu sudah identitas. Tidak perlu ada seragam ‘modern school’, ‘batik school’, atau desain eksklusif lainnya. Identitas sekolah bukan ditentukan dari baju, tapi dari mutu pendidikan, karakter siswa, dan kualitas pengajaran,” tegas Achi, Senin (14/07).
Kebijakan ini, lanjut Achi, merupakan amanah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya mencegah praktik pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan.
Larangan penjualan seragam oleh pihak sekolah tidak hanya bertujuan menutup celah pungli, tapi juga membuka ruang ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan UMKM.
“Dengan sekolah tidak menjual seragam, masyarakat bebas memilih tempat pembelian. Bisa di toko kecil, UMKM lokal, atau bahkan secara daring. Ini turut menggerakkan roda perekonomian kota,” jelasnya.
Achi menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan telah mengeluarkan aturan pemakaian seragam sekolah yang sederhana dan seragam lama masih boleh digunakan, asalkan sesuai jenis harinya. Untuk siswa SD, seragam putih-merah berlaku dari Senin hingga Kamis. Sementara siswa SMP mengenakan putih-biru pada hari yang sama. Seragam batik, olahraga, dan pramuka tetap dipakai sesuai jadwal, namun tidak wajib baru.
“Kami ingin menurunkan beban orang tua. Tidak ada keharusan beli seragam khusus. Bahkan batik pun bisa pakai yang lama. Ini demi pemerataan dan efisiensi,” katanya.
Menurut Achi, alasan bahwa seragam tertentu menunjukkan identitas sekolah adalah pemahaman yang keliru.
“Kalau ASN saja dikenali lewat lambang Pemkot, siswa juga cukup pakai lambang sekolah. Tidak perlu desain eksklusif yang malah menciptakan kesenjangan,” katanya.
Ia menyebut banyak sekolah menggunakan seragam sebagai alat pembeda status atau branding institusi. Padahal, nilai pendidikan seharusnya lebih diutamakan dibanding tampilan luar.
“Kualitas guru, karakter siswa, dan fasilitas belajar jauh lebih penting. Identitas itu dibentuk dari proses pembelajaran, bukan dari warna baju,” tegasnya.
Kebijakan ini, menurut Achi, juga menyasar perubahan pola pikir masyarakat tentang kesetaraan pendidikan. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua anak, baik di pusat kota maupun wilayah pinggiran, memiliki pengalaman pendidikan yang setara.
“Tidak ada lagi sekolah eksklusif dengan seragam beda-beda. Pemerataan itu juga soal tampilan. Anak-anak kita harus tumbuh dengan rasa setara, bukan dengan label-label,” terangnya.
Katanya, Dinas Pendidikan menerima sejumlah laporan masyarakat mengenai dugaan penjualan seragam di beberapa sekolah. Sekolah-sekolah ini akan segera dipanggil untuk klarifikasi dan bila terbukti melanggar, kasus akan diteruskan ke Inspektorat.
“Kalau masih ada sekolah menjual seragam, kami tindak. Edaran sudah jelas. Penjualan seragam di sekolah dilarang karena bisa membuka ruang penyimpangan,” ujar Achi.
Ia juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan pelanggaran melalui kanal pengaduan resmi yang disediakan Dinas Pendidikan. “Kami ingin pendidikan inklusif dan jujur sejak awal. Masa pengenalan lingkungan sekolah bukan waktunya untuk bisnis,” tegasnya.
Dengan pendekatan ini, Pemkot Makassar menegaskan bahwa sekolah adalah ruang pembinaan karakter, bukan tempat untuk menjual pakaian. Dan bahwa makna sebuah institusi pendidikan terletak pada apa yang ditanamkan dalam diri siswa, bukan apa yang mereka kenakan.
Berikut jadwal seragam resmi tahun ajaran 2025/2026:
SD Negeri:
- Senin–Kamis: Putih Merah
- Jumat–Sabtu: Olahraga / Baju Muslim / Pramuka
SMP Negeri:
- Senin–Kamis: Putih Biru
- Jumat–Sabtu: Olahraga / Pramuka
