KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi meluncurkan layanan Bus Trans Sulsel, Senin (14/07) di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Makassar.
Dengan mengusung konsep integrasi dan efisiensi, Bus Trans Sulsel diharapkan menjadi solusi jangka panjang terhadap kemacetan dan aksesibilitas transportasi publik di wilayah perkotaan yang terus tumbuh.
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Andi Erwin Terwo mengungkapkan, sistem ini mengintegrasikan moda transportasi seperti kereta api, bandara, dan pelabuhan, dalam satu jaringan angkutan massal berbasis bus.
“Layanan Bus Trans Sulsel dirancang untuk memperkuat konektivitas kawasan Mamminasata melalui transportasi publik berbasis bus yang aman, terjangkau, dan terintegrasi,” ungkap Andi Erwin Terwo, Senin (14/07).
Untuk saat ini, Bus Trans Sulsel melayani dua koridor, yaitu koridor 1 dan 2. Koridor 1 Trans Sulsel menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar.
Titik awal berada di Panakkukang Square dan melalui sejumlah jalan utama seperti Jalan A.P Pettarani, Pelita Raya, Sungai Saddang, Lanto Dg Pasewang, hingga kawasan CPI.
Setelah itu, bus melanjutkan perjalanan ke Universitas Ciputra, Masjid 99 Kubah, RS Vertikal Kemenkes, dan berakhir di Pelabuhan Takalar.
“Koridor ini dilayani oleh 14 unit bus, 13 operasi, 1 cadangan, dengan dukungan 105 halte untuk rute pulang dan pergi,” ujar Erwin.
Sementara otu, koridor 2 mengutamakan akses transportasi strategis, khususnya ke kawasan pendidikan dan simpul transit.
Rute ini menghubungkan Universitas Hasanuddin (Unhas) di Tamalanrea, Bandara Sultan Hasanuddin, hingga Terminal Kereta Api Mandai di Kabupaten Maros. Jalur ini juga menjadi titik integrasi antara angkutan bus dan layanan Kereta Api Makassar–Parepare.
“Sebanyak 13 bus, dengan 12 bus operasi , dan 1 cadangan. Koridor ini melayani rute yang memiliki total 51 halte. Jalur ini terintegrasi dengan layanan Kereta Api Makassar–Parepare,” jelasnya.
Selain dua koridor utama tersebut, Pemprov Sulsel juga memastikan koridor 5 Teman Bus Trans Mamminasata tetap beroperasi.
Meskipun masih dikelola Kementerian Perhubungan, koridor ini akan berjalan paralel dengan operasional Bus Trans Sulsel.
Rute ini mencakup jalur dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Gowa ke Mall Panakkukang dan Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea.
“Koridor ini merupakan bagian dari dukungan pusat terhadap pengembangan angkutan massal di kawasan Mamminasata, dan akan tetap beroperasi paralel dengan pengelolaan Bus Trans Sulsel oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” ungkap Erwin.
Dari sisi dukungan BUMN, Perum Damri kembali ambil peran dalam layanan transportasi Sulawesi Selatan melalui keikutsertaannya dalam pengoperasian Bus Trans Sulsel. Damri menilai Sulsel memiliki posisi vital dalam pengembangan konektivitas Indonesia timur.
“Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan kami sadari memiliki posisi yang sangat strategis sebagai gerbang utama Indonesia timur, peran sentral ini menjadikan Sulsel sebagai simpul pergerakan barang dan jasa yang sangat penting,” ujar Direktur Utama Perum Damri, Setia N Milatia Moemin.
Dia juga mengungkapkan harapannya agar momentum peluncuran Trans Sulsel menjadi titik balik kebangkitan Damri di wilayah ini.
Konektivitas antarkota, antarkabupaten, dan simpul logistik diharapkan dapat didorong lebih cepat melalui moda bus yang terjangkau dan terintegrasi.
“Damri ada masanya, masa lalu itu pernah berjaya di Sulsel, mudah-mudahan ini menjadi momentum Damri untuk kembali mengepakkan sayapnya lagi di Sulsel ini,” lanjutnya.
Dia menilai, layanan Bus Trans Sulsel juga berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan mobilitas masyarakat secara luas, terutama di kawasan urban yang padat aktivitas.
“Oleh sebab itu keberadaan layanan bus trans sulsel semakin memperkuat daya saing kawasan dan mempercepat konektivitas antar wilayah yang kita harapkan semuanya akan memacu pertumbuhan ekonomi secara signifikan bagi Makassar dan Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Lebih jauh, Setia juga menyatakan komitmen untuk terus menjalin kolaborasi erat dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan guna menghadirkan layanan transportasi publik yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat perkotaan.
“Kami percaya penuh kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan akan menghasilkan sistem transportasi publik yang aman, andal, nyaman dan tepat guna bagi masyarakat,” pungkasnya.
