Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Azwar Rasmin, (Dok: Ist).
KabarMakassar.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti stagnasi pelaksanaan sejumlah program infrastruktur yang dinilai belum menunjukkan progres berarti hingga pertengahan tahun anggaran 2025.
Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Azwar Rasmin, menyebutkan bahwa hingga memasuki bulan Juli, sejumlah program fisik seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, serta pemeliharaan infrastruktur publik, masih belum bergerak signifikan. Padahal, anggaran sudah dialokasikan sejak awal tahun.
“Kita tidak bisa lagi mentolerir program yang berjalan lambat tanpa alasan jelas. DPRD punya kewajiban mengawal agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” tegas Azwar, legislator dari Fraksi PKS, Minggu (13/07).
Ia menilai bahwa banyak proyek strategis justru masih sebatas rencana di atas kertas.
Sementara itu, aduan masyarakat terus berdatangan, mulai dari jalan rusak, banjir akibat drainase tak berfungsi, hingga proyek yang terindikasi mangkrak.
Komisi C menyoroti bahwa masalah utama bukan hanya soal waktu pengerjaan, tetapi juga lemahnya manajemen proyek, minimnya kesiapan teknis, serta buruknya koordinasi antarinstansi.
“Kalau perencanaan masih berubah di tengah jalan, dokumen lemah, atau vendor tidak siap, ini harus jadi alarm. Publik bisa saja menilai bahwa pemerintahan sibuk simbolik tapi minim output nyata,” ujarnya.
Azwar juga menuntut agar Dinas PU lebih terbuka terhadap pengawasan publik, terutama dalam penggunaan anggaran dan proses pemilihan kontraktor. Ia mendorong adanya sinergi nyata antara legislatif dan eksekutif yang tidak hanya sebatas jargon seremonial.
Menurutnya, bentuk konkret pengawasan bisa dimulai dari laporan mingguan progres pekerjaan, audit teknis berkala, hingga pelibatan warga melalui RT/RW dalam pengawasan proyek.
Ia juga menegaskan pentingnya evaluasi berkala bukan sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai alat koreksi terhadap kelemahan struktural pelaksanaan proyek.
“Evaluasi itu penting bukan hanya untuk kepentingan laporan, tapi agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan warga. Jangan sampai hanya jadi angka di atas kertas,” tambahnya.
Kekhawatiran DPRD tidak lepas dari potensi besar Kota Makassar dalam membangun kota yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, tanpa pelaksanaan yang disiplin dan pengawasan yang memadai, potensi tersebut terancam tidak optimal.
Azwar mengingatkan bahwa anggaran miliaran rupiah yang dikucurkan setiap tahunnya tidak boleh gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Dengan waktu yang semakin mendekati pembahasan APBD Perubahan, Komisi C menuntut Dinas PU untuk mempercepat realisasi proyek, memperbaiki sistem perencanaan, dan memperkuat pengawasan lapangan agar kepercayaan publik terhadap pembangunan tidak terus menurun.
