Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin (Dok: Ist)
KabarMakassar.com — Proyek strategis nasional Bendungan Jenelata terus digenjot. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) turut mengadakan rapat koordinasi yang mendatangkan seluruh pihak terkait untuk melakukan percepatan pembangunan.
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman dan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman hadir langsung dalam agenda tersebut.
Berada dalam lingkup wilayah Kabupaten Gowa, Wakil Bupati (Wabup) Gowa Darmawangsyah Muin membeberkan progres pengerjaan.
“Di Jenelate itu alhamdulillah sudah mulai pekerjaan tapi ada beberapa kendala yang harus kita bahas, utamanya izin LP2B dari kementerian, kemudian izin kehutanan, persoalan dengan PTPN, dan beberapa aset-aset pemerintah daerah Kabupaten Gowa,” tukasnya Senin (05/05).
Aset-aset tersebut, kata Darmawangsyah, akan segera dirangkum. Pihaknya akan menyurat ke balai dan dilakukan percepatan agar tidak menjadi beban proyek strategis.
“Kita komitmennya disitu, kalau urusan dengan Pemda Gowa kita akan percepat. Agar tidak ada lagi persoalan-persoalan kedepan,” paparnya.
Terkait dengan LP2B, juga akan segera dikaji dan menyurat langsung ke kementerian. Ia turut menyampaikan persoalan pembayaran lahan.
“Jadi, untuk pembayaran lahan sebagaimana kita tahu sudah ada 22 persen daripada bidang untuk lahan kurang lebih sekitar 9 persen koma sekian, hampir 10 persen, alhamdulillah itu sudah berjalan baik dengan kehadiran tim satgas investasi,” terangnya.
Ia menilai, hadirnya tim satgas investasi sangat bermanfaat terhadap proses-proses pembangunan strategis nasional yang ada di Jenelate.
Sebelumnya diberitakan, salah satu proyek strategis nasional yakni Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa menjadi prioritas pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Jufri Rahman pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pendampingan Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Jenelata Kabupaten Gowa yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Sulsel pada Senin (05/05).
Ia menyebut jika, proyek tersebut dibiayai melalui skema pinjaman atau loan dari CEXIM Bank Tiongkok untuk konstruksi fisik.
“Sedangkan pembiayaan pengadaan tanah bersumber dari APBN Rupiah Murni,” paparnya.
Lebih jauh, Jufri menyatakan, bahwa penetapan lokasi pembangunan telah disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel Nomor: 2229/XII/Tahun 2019, dengan total kebutuhan lahan seluas 1.722,28 hektar (ha).
“Progres pengadaan tanah hingga saat ini baru mencapai 9,71 persen atau 167,20 hektar. Masih tersisa 1.555,08 hektar lahan yang belum dibebaskan,” ujarnya.
Jufri turut membeberkan beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya, tumpang tindih lahan antara tanah masyarakat dengan aset milik PT. Perkebunan Nusantara I serta lahan masyarakat berada di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap atau HPT yang memerlukan proses pelepasan kawasan hutan.
“Sebagian lahan termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang memerlukan alih fungsi. Terdapat pula tanah berkarakteristik khusus yang status kepemilikan atau fungsi lahannya belum dialihfungsikan atau dilepaskan, juga aset milik pemerintah daerah yang diklaim sebagai milik masyarakat,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Jufri Rahman meminta dukungan serta pendampingan dari instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Untuk memfasilitasi penyelesaian status hukum lahan bermasalah serta mempercepat proses pelepasan kawasan hutan dan alih fungsi LP2B,” imbuhnya.
“Juga menyelesaikan sengketa klaim atas aset pemerintah dan mendukung percepatan verifikasi dan validasi data kepemilikan lahan,” pungkasnya.
