Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto, yang menjabat pada periode 2021–2024, (Dok: Sinta Kabar Makassar).
KabarMakassar.com — Pemerintahan baru Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham telah genap memasuki 100 hari kerja.
Selama periode ini, arah kebijakan dan gaya kepemimpinan Munafri mulai memperlihatkan perbedaan mencolok dibanding pendahulunya, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, yang menjabat pada periode 2021–2024.
Akademisi UIN Alauddin Makassar, Prof. Firdaus Muhammad, menilai bahwa Munafri mengusung pendekatan yang lebih teknokratis dan realistis, bertolak belakang dengan gaya Danny yang dikenal inovatif dan penuh simbolisme.
“Pak Appi ini lebih pragmatis. Dia fokus membenahi kondisi real di birokrasi. Kalau Pak Danny lebih suka simbol-simbol besar, ide-ide spektakuler seperti menjadikan rumahnya sebagai kantor wali kota dan menciptakan ajang internasional F8,” ujar Firdaus.
Meski demikian, Firdaus berpendapat bahwa kedua pendekatan tersebut sejatinya saling melengkapi.
“Masyarakat sebenarnya butuh keduanya: sistem yang efisien dan kebijakan yang menyentuh nurani,” tambahnya.
Salah satu capaian utama dalam 100 hari kerja Munafri adalah penguatan struktur pemerintahan dan penertiban aparatur sipil negara (ASN). Di antaranya adalah pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) baru, penataan ulang struktur kepegawaian, serta penertiban disiplin kerja, termasuk larangan bagi pegawai nongkrong di warung kopi saat jam kantor.
“Ini langkah penting. Disiplin birokrasi adalah syarat dasar pelayanan publik yang maksimal. Kita sudah lihat perubahan itu, termasuk dari sisi penerimaan publik yang cukup positif,” kata Dosen UIN itu.
Ia juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara Munafri dan Aliyah Mustika, yang menurutnya menjadi modal politik yang kuat untuk menjaga stabilitas pemerintahan ke depan.
Meskipun belum ada proyek besar yang diumumkan dalam 100 hari pertama, Firdaus menyebut bahwa pendekatan teknis yang dilakukan Munafri justru menjadi fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan jangka panjang. Termasuk di antaranya adalah pembenahan di sejumlah BUMD seperti PD Parkir dan PDAM.
“Pembenahan di PD Parkir itu signifikan. Parkir selalu jadi masalah klasik warga kota. Kalau berhasil ditata, ini dampaknya langsung terasa,” ungkapnya.
Dalam pandangan Firdaus, tantangan utama pemerintahan Munafri ke depan tidak hanya pada aspek administrasi, tetapi juga menjawab masalah klasik perkotaan: kemacetan, banjir, dan keamanan.
“Kalau macet dan banjir bisa ditangani, pelayanan publik tinggal ditingkatkan. Masyarakat butuh kenyamanan untuk bisa berusaha dan berkarya,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota dan aparat keamanan dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, terutama dalam merespons potensi konflik sosial, begal, dan tawuran.
Di akhir evaluasinya, Firdaus menekankan bahwa yang dibutuhkan saat ini bukanlah pencitraan atau slogan baru, melainkan kehadiran nyata pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Jangan banyak konflik internal, jangan sedikit-sedikit mutasi atau pecat. Jaga hubungan harmonis dengan DPRD dan antarinstansi. Kalau masyarakat sudah merasa aman, tidak banjir, bisa berusaha, itu lebih penting daripada membuat gebrakan tanpa arah,” tutupnya.
