Penerima manfaat program pemerintah (Dok : Ist).
KabarMakassar.com — Sejumlah penerima manfaat program pemerintah berbagi pengalaman sukses dalam acara Public Hearing bertajuk Public Diplomacy: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil, yang digelar pada Rabu (28/05).
Abi, seorang penyandang disabilitas, mengaku hidupnya berubah setelah mengikuti pelatihan memijat. “Saya sangat berterima kasih telah merasakan manfaat dari pelatihan pijat,” ujarnya dalam acara yang diinisiasi Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air (Gempita) bersama Presidential Communication Office (PCO).
Di kesempatan sama, Desi bersyukur mendapat pinjaman lunak dari Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia yang semula hanya reseller online sparepart dan aksesoris motor, kini sudah memiliki toko sendiri.
“Dengan penambahan modal KUR, toko saya bisa online dan offline. Syarat KUR mudah, bunganya juga ringan. Jadi dengan ini sangat membantu, tidak khawatir macet pokoknya,” tegasnya.
Serupa, Jainab Iryanti memanfaatkan dana KUR untuk merenovasi tempat usaha. “Dulunya, tempat usaha saya tidak layak. Akhirnya sekarang menjadi layak dan juga bisa untuk memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat halal, yakni harus punya dapur sendiri,” jelasnya.
Ketiganya berkesempatan menyampaikan testimoni di kegiatan perdana yang
mempertemukan langsung sejumlah menteri/wakil menteri Kabinet Merah Putih dengan seratusan penerima manfaat berbagai program pemerintah. Para pejabat negara langsung memberikan tanggapan dalam acara yang dikemas oleh Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air (Gempita) bersama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO).
“Kali ini, kita menyelenggarakan diplomasi publik di mana para pejabat duduk dengan masyarakat. Kita ingin tunjukkan langsung ke hadapan masyarakat bahwa pemerintah sudah melaksakan janji,” kata Kepala PCO Hasan Nasbi saat sambutan.
Acara ini bukan sekadar kegiatan yang pertama mempertemukan pejabat penanggung jawab program sekaligus dengan banyak penerima manfaat. Lebih dari itu, harus ada umpan balik untuk bahan evaluasi program.
Masyarakat diharapkan menyampaikan informasi secara jujur apa adanya tentang apa yang mereka rasakan. Sebaliknya, para menteri juga harus menyampaikan dengan jelas apa yang dilakukan pemerintah saat ini dan yang akan datang.
“Hari ini kita bikin terang semua, bahwa pemerintah sudah bekerja keras. Hari ini
panggungnya para Menteri sebagai eksekutor sekaligus operator. Panggung ini juga milik penerima manfaat, kalau ada saran, silakan sampaikan,” kata Hasan.
Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal turut senang mengetahui bahwa program KUR yang di dorong dalam pemerintah Presiden Prabowo Subianto memberikan akses kemudahan dalam perkembangan pelaku usaha.
Selaras dengan hal tersebut, Kakanwil juga menerangkan bahwa masyarakat dapat mendirikan badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang saja dan memenuhi kriteria UMK seperti yang diatur dalam UU cipta kerja, yakni perseroan perorangan (PT Perorangan).
“Hanya dengan 50 ribu rupiah, pelaku usaha sudah dapat mendirikan badan hukum yang diakui legalitasnya oleh pemerintah. Ini merupakan salah satu layanan Kemenkum Sulsel yang hadir untuk UMKM dalam memberikan layanan hukum,” ucap Andi Basmal dalam keterangannya, Sabtu (31/05).
