Ilustrasi rupiah (Dok : Int).
KabarMakassar.com — Pemerintah telah menggelontorkan Rp257,08 triliun hanya untuk membayar bunga utang sepanjang Januari hingga Juni 2025.
Jumlah ini setara dengan 46,5% dari total pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Berdasarkan laporan pemerintah mengenai pelaksanaan APBN Semester I-2025, pembayaran bunga utang tersebut diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai Rp552,1 triliun pada akhir tahun.
Angka itu nyaris menyentuh pagu maksimal APBN untuk bunga utang yang ditetapkan sebesar Rp552,9 triliun, atau sekitar 16% dari total belanja negara.
Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi pembayaran bunga utang tercatat naik 7,13%.
Kenaikan ini berasal dari beban bunga Surat Berharga Negara (SBN), bunga atas pinjaman luar negeri, serta berbagai biaya lain yang timbul dalam pengelolaan utang pemerintah.
Secara rinci, pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai Rp235,15 triliun, naik 7,89% dari semester I-2024.
Sementara itu, pembayaran bunga utang luar negeri justru mengalami penurunan 0,45%, dari Rp22 triliun menjadi Rp21,9 triliun.
Pemerintah menilai pagu bunga utang yang ada masih memadai untuk menutup kebutuhan pembiayaan hingga akhir tahun.
“Meskipun nilai tukar sempat mengalami pelemahan yang cukup signifikan pada empat bulan pertama 2025 sehingga berdampak pada meningkatnya biaya bunga utang, nilai tukar rupiah menunjukkan tren penguatan dalam dua bulan terakhir. Pasar memproyeksikan akan terdapat penurunan suku bunga acuan sehingga berpotensi menurunkan biaya utang di paruh kedua 2025,” demikian bunyi laporan pemerintah.
Utang Capai Rp10.269 Triliun, Ekuitas Negara Tetap Terjaga
Dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (02/07) lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan posisi kewajiban pemerintah hingga akhir 2024 mencapai Rp10.269 triliun, termasuk utang jangka pendek maupun panjang.
Di sisi lain, total aset negara tercatat Rp13.692,4 triliun, yang berarti ekuitas bersih pemerintah mencapai Rp3.424,4 triliun.
“Ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang tetap dapat terjaga dan diandalkan untuk menopang kebutuhan pembangunan nasional secara berkelanjutan,” tegas Sri Mulyani di hadapan para anggota dewan.
Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari pelaksanaan APBN 2024 tercatat Rp459,5 triliun, angka yang sama dengan posisi SAL tahun sebelumnya.
Namun setelah digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan APBN, serta memperhitungkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari penyesuaian lainnya, sisa SAL pada akhir 2024 tersisa Rp457,5 triliun.
“SAL 2024 mencapai Rp459,5 triliun. Setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN dan memperhitungkan SILPA dari penyesuaian lain, saldo akhir tahun dari kas negara tahun 2024 adalah Rp457,5 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam pidatonya.
Sri Mulyani menegaskan, saldo ini masih berada pada level yang aman dan memadai, terutama untuk menopang kebutuhan fiskal nasional di tengah masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto, serta dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
“Saldo ini pada level memadai dan berfungsi untuk menyangga fiskal terutama dalam masa transisi pemerintah dan menghadapi berbagai kemungkinan risiko dinamis global,” pungkasnya.
