Tingkatkan Kapasitas Pengadaan Barang dan Jasa, Pemkab Jeneponto Gelar Bimtek

KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto terus melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Salah satu bentuk upayanya adalah pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), dan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horizon Makassar ini resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, H Muh. Arifin Nur.

Dalam sambutannya, Dia menyampaikan pentingnya peran strategis pengadaan barang dan jasa dalam mendukung pembangunan daerah.

“Dengan peningkatan kapasitas ini, kami berharap seluruh proses pengadaan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan. Hasilnya, masyarakat Jeneponto dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung,” ujar H. Muh. Arifin Nur. Minggu (08/12)

Dalam bimtek tersebut, Pemkab Jeneponto melibatkan peserta dan materi bimtek dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jeneponto.

Rencananya, Bimtek ini akan digelar Selama 3 hari, peserta akan mendalami materi seperti: Peraturan terbaru tentang pengadaan barang/jasa, Strategi pengadaan efektif, Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengadaan, dan Pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Disaat bersamaan, Irwan Abdullah selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa menjelaskan jika kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pelaku pengadaan, sehingga pelaksanaannya sesuai aturan dan minim risiko penyimpangan.

“Kami yakin melalui pelatihan ini, peserta akan lebih memahami tata kelola pengadaan yang benar, sehingga efisiensi anggaran dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas hasil pembangunan,” ungkapnya.

Kegiatan ini juga menampilkan narasumber berpengalaman dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) narasumber dari Biro Pengadaan Barang/Jasa Propinsi Sulawesi Selatan.

Para narasumber memberikan wawasan praktis yang relevan dengan tantangan pengadaan di daerah.

Navigasi pos