Ilustrasi transportasi seaplane (Dok: Int)
KabarMakassar.com — Perkembangan seaplane atau pesawat amfibi sebagai moda transportasi di Sulawesi Selatan (Sulsel) terus digalakkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
Seaplane sendiri menjadi salah satu penunjang dalam Sulsel Terkoneksi, yang menjadi program prioritas dari Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi.
Hadirnya transportasi tersebut khususnya dapat membantu dan memudahkan pada wilayah kepulauan. Langkah tersebut selaras dengan kondisi geografis Sulawesi yang memiliki banyak pulau dan garis pantai yang luas.
Diketahui, seaplane merupakan moda transportasi yang mampu lepas landas dan mendarat di atas air. Teknologi ini telah digunakan sejak awal abad ke-20 untuk berbagai kebutuhan, mulai dari patroli militer, penyelamatan, hingga wisata.
Tindak lanjut percepatan program ini, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman, menerima audiensi Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, Capt. Daniel Dewantoro Rumani, di Kantor Gubernur Sulsel pada Selasa (06/05).
“Seaplane ini menjadi salah satu fokus prioritas Bapak Gubernur untuk menghadirkan kemudahan layanan transportasi, khususnya di kepulauan,” tukas Jufri Rahman.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Erwin Terwo, mengatakan jika kunjungan Direktur Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya dengan Menteri Perhubungan (Menhub).
“Hasil pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan kunjungan ke Sulawesi Selatan untuk melihat lokasi yang paling tepat bagi pendaratan seaplane,” imbuhnya.
Center Point of Indonesia (CPI) Makassar menjadi salah satu lokasi yang akan digunakan untuk pendaratan seaplane.
“Hasil kunjungan kemarin menunjukkan secara teknis bahwa CPI sangat layak. Selain Makassar, beberapa daerah lain juga masuk dalam daftar lokasi pendaratan, seperti Parepare, Palopo, Bone, Selayar, Takabonerate, dan lainnya,” ungkapnya.
Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, Capt. Daniel Dewantoro Rumani, menuturkan jika pihaknya berperan sebagai konsultan dalam survei kesiapan pengoperasian seaplane.
“Kami telah melakukan koordinasi dan survei, karena ada beberapa stakeholder yang harus diajak berkoordinasi. Kami sudah mendapatkan kepastian bahwa lokasi tersebut cocok, dan kami akan segera memulai tahap pertama di CPI,” bebernya.
Ia menilai, kehadiran seaplane tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan, tetapi juga membuka potensi ekonomi daerah.
“Tidak hanya membantu meningkatkan ekonomi daerah, tetapi ini juga mendukung ekonomi nasional. Di sini menjadi benchmark. Kami berharap, inisiatif dari Pak Gubernur ini bisa menjadi yang pertama dan proyek percontohan, yang nantinya akan diikuti oleh daerah lain,” paparnya.
Daniel turut mengapresiasi langkah Pemprov Sulsel yang dinilai sebagai terobosan luar biasa.
“Indonesia adalah negara kepulauan. Jika kita punya visi besar, mengapa tidak membangun seribu waterbase di Indonesia? Contohnya seperti Maldives, yang konektivitasnya bergantung pada sistem waterbase,” tukasnya.
Sebagai informasi, sistem waterbase merupakan infrastruktur yang menggabungkan konsep bandar udara dan pelabuhan laut untuk mendukung transportasi berbasis perairan.
Waterbase sendiri, umumnya digunakan untuk seaplane yang dapat lepas landas dan mendarat di air, sehingga memungkinkan konektivitas antar pulau tanpa memerlukan landasan pacu konvensional.
Sistem tersebut lebih hemat lahan dan biaya ketika dibandingkan dengan bandara darat, serta berperan penting dalam wilayah dengan banyak perairan.
Sebagai bagian dari persiapan sumber daya manusia (SDM), nantinya Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi akan terlibat dalam pengembangannya.
Diharapkan, adanya seaplane mampu mempermudah akses masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, terkhususnya di wilayah kepulauan.
Selain itu, moda transportasi ini juga diharapkan bisa mendukung peningkatan destinasi wisata serta mengantisipasi berbagai permasalahan sosial dan pelayanan dasar, termasuk kesehatan.
