Ilustrasi Petugas Pembukaan Pintu Irigasi, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Sebanyak 1.200 tenaga honorer Petugas Pemeliharaan Jaringan Irigasi (TPOP) atau pengamat pintu air di Sulawesi Selatan terancam kehilangan pekerjaan permanen setelah tidak masuk dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 1 dan 2.
Jumlah ini mencakup seluruh tenaga operasional irigasi non-ASN di Sulsel yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga sistem irigasi dan ketahanan pangan daerah.
Ketua Umum AP3KI, Nur Baitih, menyatakan bahwa 1.200 TPOP tersebut telah bekerja selama puluhan tahun, namun tidak mendapatkan pengakuan formal dari pemerintah pusat maupun Pemprov Sulsel.
Ia menyoroti bahwa mereka tidak tercantum dalam dua tahap pengangkatan PPPK, padahal keberadaan mereka sangat vital.
“Tahun 2025 ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka. Jika tidak diangkat tahun ini, tahun depan mereka harus bersaing sebagai pelamar umum,” tegas Nur, Jumat (08/08).
Menurut Nur, pengangkatan TPOP menjadi PPPK paruh waktu seharusnya tidak menjadi beban belanja pegawai daerah. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Kemendagri, gaji mereka dapat diambil dari belanja barang dan jasa atau Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Gaji mereka tetap sesuai honor saat ini, jadi tidak membebani APBD. Pemerintah tinggal menggunakan fleksibilitas yang sudah diberikan lewat Permendagri,” ujarnya.
DPRD Sulsel pun bersikap tegas. Ketua Komisi A, Andi Anwar Purnomo, menyatakan pihaknya telah menerbitkan rekomendasi resmi agar Pemprov Sulsel, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian PUPR, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera mengambil diskresi kebijakan demi menyelamatkan 1.200 TPOP tersebut.
“Regulasi hanya memberikan ruang afirmasi hingga akhir 2025. Setelah itu, tidak ada lagi ruang bagi non-ASN. Maka keputusan harus diambil cepat,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A, Fadriaty AS, turut menekan pemerintah agar tidak menambah jumlah pengangguran dengan membiarkan ribuan petugas irigasi kehilangan status kerja.
“Kalau 1.200 TPOP ini tidak diangkat, itu sama saja dengan menambah 1.200 pengangguran baru. Padahal Presiden Prabowo jelas punya visi memperluas lapangan kerja,” ucap legislator dari Fraksi Demokrat.
Keberadaan TPOP dinilai strategis dalam menopang program ketahanan pangan nasional, khususnya di Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dengan tugas harian mencakup pembukaan dan pengawasan pintu air, pengecekan jaringan irigasi, serta tanggap darurat di musim hujan, tenaga ini disebut tidak bisa digantikan dalam waktu singkat.
Para tenaga TPOP pun berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret. Bila tidak ada keputusan afirmatif pada sisa tahun ini, seluruh 1.200 petugas harus bersaing sebagai pelamar umum, tanpa mempertimbangkan pengalaman puluhan tahun mereka di lapangan.
