Anggota Komisi X DPR RI, Reni Astuti, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Anggota Komisi X DPR RI, Reni Astuti, melontarkan kritik tajam terhadap distribusi anggaran pendidikan nasional yang dinilai gagal menyentuh persoalan paling mendasar kesejahteraan guru dan akses pendidikan dasar.
Padahal, konstitusi telah mengamanatkan 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan.
“Kalau kita bicara pendidikan, maka kita bicara tentang tenaga pendidik dan anak didik. Semestinya anggaran 20 persen dari APBN itu diprioritaskan untuk anak didik dan pendidik,” kata Reni, Kamis, (08/08).
Namun, kenyataan di lapangan jauh dari harapan. Menurutnya, anggaran pendidikan yang tahun ini mencapai Rp724,3 triliun belum mampu mengangkat derajat ekonomi para guru honorer, terutama di daerah.
Dalam kunjungannya ke daerah pemilihan I Surabaya dan Sidoarjo, Reni berdialog langsung dengan para guru yang telah mengabdi bertahun-tahun. Ia menyebut banyak di antaranya hanya menerima penghasilan antara Rp500 ribu hingga Rp2 juta per bulan, angka yang jauh dari Upah Minimum Regional (UMR) setempat.
“Ada yang penghasilannya Rp2 juta, ada yang Rp1 juta, bahkan ada yang masih ratusan ribu. Ini terjadi di sekolah-sekolah negeri yang notabene seharusnya menjadi garda depan pendidikan nasional,” ujarnya.
Ironisnya, meskipun berada dalam tekanan ekonomi yang berat, para guru tersebut tetap mengajar dengan semangat. “Mereka tetap mengajar, tetap mendidik para siswa, dan menyekolahkan anak-anaknya. Ini luar biasa,” tutur politisi PKS itu.
Namun ia menegaskan, semangat luar biasa itu tidak boleh dijadikan pembenaran untuk membiarkan ketimpangan ini terus berlangsung.
Reni menilai kegagalan utama terletak pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan guru. Menurutnya, sebagian besar anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah justru habis untuk belanja birokrasi, proyek fisik, dan pengadaan non-prioritas.
“Dari total Rp724 triliun, sebagian besar memang ditransfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tapi faktanya, belanja langsung untuk guru honorer sangat kecil. APBD tidak berhasil menjabarkan amanat konstitusi dalam bentuk program yang berdampak,” jelas Reni.
Ia menilai bahwa kebijakan pendidikan di tingkat daerah masih bias pada pembangunan fisik, bukan penguatan mutu sumber daya manusia. Dalam beberapa kasus, lanjutnya, daerah justru menggunakan dana pendidikan untuk kegiatan seremonial dan pengadaan alat-alat yang tidak mendesak.
“Yang paling menyedihkan adalah, kita temukan guru bergaji Rp1 juta per bulan, tapi di saat yang sama sekolahnya beli proyektor puluhan juta. Ini bukan hanya soal ketimpangan, ini soal kegagalan berpikir prioritas dalam perencanaan APBD,” ujar Reni.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti bahwa beban pendidikan dasar masih dibebankan kepada orang tua siswa. “Jangan sampai kemudian beban biaya, utamanya pendidikan dasar, dibebankan kepada siswa. Kita masih menemukan pungutan, iuran seragam, biaya kegiatan, dan lainnya yang seharusnya bisa ditutup dengan dana BOS atau APBD,” katanya.
Reni menegaskan bahwa pemerintah harus segera menyusun rencana strategis atau roadmap yang jelas, yang menetapkan target penghasilan guru honorer setara atau di atas UMR. Ia mengingatkan bahwa tanpa kerangka waktu dan ukuran capaian yang tegas, 20 persen dari APBN hanya akan menjadi angka simbolik tanpa makna.
“Angka Rp724 triliun itu besar, tapi dampaknya kecil karena pemerintah daerah tidak diarahkan dengan benar. Kalau kita tidak ubah postur APBD sekarang, kita hanya akan terus melahirkan sistem yang gagal memberi keadilan bagi guru,” tegasnya.
Dengan komitmen 20 persen dari belanja negara untuk pendidikan, Reni berharap pemerintah pusat lebih tegas dalam mengawasi arah kebijakan fiskal pendidikan di daerah. Menurutnya, tanpa keberpihakan struktural dalam APBD, ketimpangan kesejahteraan guru hanya akan makin melebar, sementara kualitas pendidikan nasional terus stagnan.
“Sudah waktunya kita hentikan kebijakan yang hanya mengutamakan bangunan dan alat, sementara manusia yang menghidupkan pendidikan justru dibiarkan hidup dalam kekurangan,” pungkasnya.
