Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kota Makassar, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sipil, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan penggiat pemilu, di Hotel Arthama, Makassar, Kamis (07/08).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menekankan pentingnya pembangunan kelembagaan demokrasi yang kuat dan berfungsi substantif.
Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dr. Dede Arwinsyah, dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini dirancang sebagai ruang refleksi dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pengawasan pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya. Ia menyebut, keterlibatan multi-stakeholder sangat dibutuhkan untuk memperkaya perspektif dan memperkuat fondasi pengawasan ke depan.
“Melalui forum ini, kami ingin mendengar masukan dari berbagai pihak yang selama ini aktif dalam isu kepemiluan. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu sebelumnya menjadi dasar penting dalam memperbaiki strategi pengawasan ke depan,” ujar Dr. Dede.
Ia menambahkan bahwa penguatan kelembagaan tidak hanya penting bagi internal Bawaslu, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kualitas demokrasi. “Evaluasi ini penting agar kita dapat melihat kembali tantangan dan pencapaian yang telah dicapai, serta menjadikannya dasar untuk meningkatkan kualitas pengawasan ke depan,” jelasnya.
Dr. Dede menegaskan bahwa Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi bersama para mitra strategis, menurutnya, adalah kunci untuk membangun sistem pengawasan yang kredibel dan dipercaya publik.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Alamsyah, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyoroti sejumlah tantangan krusial dalam tahapan persiapan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat persoalan menyangkut regulasi teknis dan kesiapan penyelenggara yang perlu segera diselesaikan.
“Sampai hari ini kami masih menunggu kejelasan terkait beberapa regulasi teknis. Sementara di sisi lain, proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan tengah berjalan di KPU. Ini butuh kesamaan langkah,” kata Alamsyah.
Ia menekankan pentingnya penguatan kelembagaan sebagai pondasi utama mewujudkan pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. Menurutnya, kualitas pengawasan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan serta kesinambungan pelatihan dan peningkatan sumber daya.
“Evaluasi yang dilakukan hari ini penting untuk melihat seberapa efektif fungsi pengawasan selama proses pemilu sebelumnya. Ini mencakup tahapan teknis, upaya pencegahan pelanggaran, hingga penanganan berbagai potensi masalah,” ujarnya.
Menanggapi wacana reformasi kelembagaan pengawas pemilu yang sempat muncul di publik, Alamsyah mengakui bahwa terdapat kekhawatiran mengenai masa depan Bawaslu. Namun demikian, ia memastikan seluruh jajaran Bawaslu tetap bekerja secara aktif dan profesional.
“Kalau masalah kinerja, kami semua masih bekerja. Tinggal sekarang, apakah publik masih mempercayai kami. Karena ada juga isu bahwa Bawaslu akan ‘dihilangkan’ dalam konteks tertentu,” ucapnya.
Ia berharap forum-forum semacam ini dapat terus mempererat hubungan antara Bawaslu dan masyarakat sipil, sekaligus memperkuat legitimasi kelembagaan pengawas dalam menjaga integritas demokrasi nasional.
“Kalau publik masih percaya, saya kira semua ke depan bisa berjalan lancar,” tutup Alamsyah.
