Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, saat menerima audiensi dari pengurus DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Sulsel. (Dok. Ist).
KabarMakassar.com — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan di tingkat desa.
Pernyataan itu disampaikan Fatmawati saat menerima audiensi pengurus DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Sulsel di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (03/07).
Audiensi ini berlangsung menjelang pelaksanaan Rakornas dan Rakernas ABPEDNAS yang digelar mulai hari ini, hinhha 5 Juli 2025 mendatang di Jakarta.
Menurut Fatmawati, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak hanya berperan sebagai mitra administratif kepala desa, tetapi juga harus menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat dan kebijakan desa.
“BPD harus aktif mengawasi APBDes, memastikan bahwa setiap rupiah betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Tidak kalah penting, libatkan masyarakat secara luas dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan desa. Itu kunci demokrasi di tingkat desa,” kata Fatmawati, Kamis (03/07).
Dia menegaskan bahwa tanpa partisipasi publik, kebijakan desa akan kehilangan legitimasi. Oleh karena itu, BPD diharapkan aktif menggalang aspirasi warga dan melibatkan mereka secara terbuka dalam forum-forum musyawarah desa.
Dalam kesempatan yang sama, Fatmawati juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas BPD agar mampu menjalankan fungsi kontrol dan representasi masyarakat secara profesional.
Dia menyebut bahwa pemahaman terhadap regulasi dan prinsip tata kelola pemerintahan desa menjadi bekal penting bagi anggota BPD.
“BPD bukan hanya pelengkap di struktur pemerintahan desa. Mereka adalah mitra strategis kepala desa yang wajib memahami regulasi terbaru, peran strategis, serta tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.
Upaya mendorong profesionalisme BPD menurutnya juga harus dibarengi dengan pelatihan berkelanjutan dan mekanisme sertifikasi anggota sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi.
“Saya mengapresiasi langkah ABPEDNAS yang konsisten memfasilitasi pelatihan rutin untuk BPD. Ke depan, perlu ada sertifikasi bagi anggota BPD demi profesionalisme,” tambah Fatmawati.
Dia juga mendorong agar pemanfaatan teknologi digital digunakan untuk mendukung transparansi kinerja BPD, mulai dari pelaporan kegiatan hingga penyampaian informasi ke masyarakat.
Sementara itu, Penasehat ABPEDNAS Sulsel, Supriadi Kadir, menyampaikan bahwa komitmen Pemprov Sulsel selama ini telah mendorong penguatan kelembagaan desa secara menyeluruh.
Dia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi BPD menjadi modal penting untuk menciptakan tata kelola desa yang lebih partisipatif.
“Kehadiran kita untuk memperkuat kemitraan. Pemprov Sulsel selama ini sangat peduli, terutama terhadap peningkatan kapasitas semua elemen desa,” ujar Supriadi.
Dia juga menyebut bahwa capaian desa-desa di Sulsel di tingkat nasional menjadi indikator keberhasilan dari kolaborasi yang sudah terbangun dengan baik.
“Respons Bu Wagub sangat luar biasa, dukungan penuh selalu diberikan. Kita melihat banyak desa di Sulsel yang sudah berhasil meraih prestasi di tingkat nasional. Ini bukti komitmen Pemprov,” tuturnya.
