Launching Iuran Sampah Gratis, (Dok: Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com – Di tengah peluncuran program Iuran Sampah Gratis oleh Pemerintah Kota Makassar, keluhan warga justru membanjiri media sosial. Banyak warga menyoroti buruknya layanan pengangkutan sampah meski mereka membayar iuran secara rutin.
Keluhan itu mencuat hanya beberapa jam setelah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meresmikan program di area Car Free Day, Jalan Jenderal Sudirman pada Minggu (29/06) lalu.
Sejumlah akun X (dulu Twitter) dalam beberapa minggu terakhir ramai membagikan keluhan terkait tumpukan sampah di depan rumah mereka, yang tak kunjung diangkut meski mereka rutin membayar.
Hal ini disampaikan warga di kolom komentar akun KabarDewan, yang menampilkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang tengah melaunching Iuran sampah gratis.
Seorang pengguna, @Andini1507, menulis, “Percuma gratis, Pak, kalau sampah tidak diambil. Ini saja dibayar Mei-Juni, tapi terhitung sudah 15 hari sampah tidak diambil di Taman Sudiang Blok K3,” tulisnya.
Hal serupa disampaikan oleh @Reniyanti, yang justru menyoroti ketimpangan antara kewajiban warga dan kinerja petugas.
“Saya tidak gratis, bayar tiap bulan Rp50 ribu dalam lorong. Tapi sampahnya tidak diambil tiap hari, malah bisa sampai satu minggu baru datang tukang sampah,” keluh warganet.
Akun lain, @faizah syafania, menyinggung adanya penurunan semangat kerja petugas meski warga tetap membayar.
“Waktu dibayar saja malas mi datang ambil sampah. Apalagi sekarang tidak dibayar. Sudah dua minggu tidak diambil,” terang faizah.
Kondisi ini menimbulkan rasa frustrasi di tengah masyarakat. Warga merasa telah membayar kewajibannya, tetapi tidak mendapat layanan dasar sebagaimana mestinya. Bahkan ketika iuran dianggap kecil, seperti diutarakan oleh @Lily, kualitas layanan tetap tidak memadai.
“20 ribu per bulan sebenarnya tidak berat dibanding gratis tapi malas-mi datang ambil. Bau sampah masuk ke hidung, ke paru-paru. Tidak sehat.”
Ketika layanan tidak maksimal meski iuran dibayar, maka logika publik mempertanyakan bagaimana kualitasnya akan membaik jika justru digratiskan sepenuhnya.
Akun @Dedi menuliskan, realita ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan pada besar-kecilnya iuran, tapi pada lemahnya sistem pengelolaan layanan kebersihan.
Menurutnya, minimnya armada, kurangnya kontrol kerja lapangan, serta tidak adanya mekanisme pengawasan warga membuat masalah klasik persampahan seolah terus berulang baik di kawasan pinggiran maupun permukiman padat.
“Bukan iuran sampah yang mau digratiskan pak Wali, tapi kualitas pekerja tukang bersih yang mau ditingkatkan,” tulisnya dikolom komentar.
Sebelumnya, program iuran sampah gratis diluncurkan berfokus pada pengelolaan sampah berbasis rumah tangga tidak mampu, dengan sistem pengurangan beban biaya hidup warga melalui konversi nilai dari sampah.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program berbasis data yang telah dikumpulkan sebelumnya.
“Kita sudah mau turun memastikan data-data yang ada kemarin segera dijalankan di tengah-tengah masyarakat. Harus dimulai dengan trial di beberapa rumah tangga yang sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Wali Kota,” kata Appi.
Wilayah prioritas pelaksanaan uji coba dimulai dari Kecamatan Manggala, yang menurut Appi telah menunjukkan kesiapan dari segi data dan dukungan teknis. Salah satu bentuk intervensinya adalah menaikkan daya listrik masyarakat miskin dari 450 VA ke 900 VA secara bertahap, sembari mengintegrasikan program pengelolaan sampah terarah.
“Di Manggala, kita sudah mulai siapkan untuk tahap awal naikkan daya listrik warga. Tapi hanya untuk yang betul-betul masuk kategori tidak mampu berdasarkan data yang tervalidasi. Bukan hanya berdasarkan pengakuan atau persepsi,” tegasnya.
Appi juga menekankan bahwa pendekatan ini bertujuan mengubah cara pandang terhadap sampah dari yang selama ini dianggap sebagai beban menjadi sumber nilai dan manfaat bagi masyarakat.
“Kita berusaha konversi nilai sampah ini menjadi sesuatu yang punya value. Nantinya bisa digunakan untuk menutup pembayaran listrik masyarakat kurang mampu,” jelasnya.
Uji coba akan dimulai pada Juni 2025 dan ditargetkan dapat diimplementasikan secara luas pada Agustus. Selama masa uji coba, Pemkot Makassar akan memasang Smart Trash Identifier (STI) di rumah warga penerima manfaat sebagai sistem pemantauan dan kendali berbasis teknologi.
“Rumah warga nanti akan dipasangi STI agar bisa kita pantau. Kita ingin pastikan program ini berjalan dengan akuntabilitas dan tepat sasaran,” tambahnya.
