Wakil Ketua Komisi C, Fadel Tauphan Ansar, Dok Sinta KabarMakassar.
KabarMakassar.com — DPRD Sulawesi Selatan melalui Komisi C mengambil sikap tegas untuk menghentikan sementara (hold) permintaan penyertaan modal sebesar Rp2 miliar oleh Perseroda PT Sulsel Andalan Energi (SAE).
Wakil Ketua Komisi C, Fadel Tauphan Ansar, menegaskan sikap dewan untuk menahan permintaan tambahan dana sebesar Rp2 miliar dari PT SAE karena sejak 2023 belum menunjukkan hasil signifikan dan arah bisnis yang jelas.
SAE sebelumnya telah menerima modal awal sebesar Rp2,5 miliar dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, menurut Fadel, dana tersebut habis hanya untuk operasional dan gaji, tanpa kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Bahkan, sisa kas perusahaan saat ini disebut hanya tinggal Rp50 juta.
“Modal Rp2,5 miliar itu sudah habis untuk biaya operasional dan gaji, tapi tidak ada hasil yang konkret. Sekarang minta lagi Rp2 miliar? Kami di Komisi C sepakat untuk menahan dulu permintaan itu sampai ada kejelasan,” tegas Fadel saat diwawancara usai rapat, Rabu (8/5).
Permasalahan utama terletak pada skema pembagian Partisipasi Interest (PI) yang hingga kini belum menemui titik temu. Sementara pemerintah sudah menyetujui porsi 2,5% pada masa Penjabat Gubernur Prof. Zudan, pihak SAE bersikeras agar angka tersebut mendekati maksimal 10%.
“Secara regulasi memang boleh sampai 10%, tapi secara realistis sangat berat. Jawa Tengah dan Jawa Barat saja butuh 10-15 tahun untuk sampai ke sana. SAE sebaiknya terima dulu yang 2,5% sambil berjalan,” ujar Fadel.
Namun sikap SAE dinilai terlalu ambisius. Mereka tidak bersedia menerima porsi PI 2,5% dan justru menuntut angka yang lebih tinggi. Padahal, menurut Fadel, perusahaan itu sendiri belum memiliki rencana bisnis yang matang dan manajemen internal masih kerap berganti.
“Kalau mereka tidak mau ambil 2,5%, berarti mereka sendiri yang menolak. Kami tidak bisa kasih dana tambahan begitu saja, apalagi kalau tidak ada kejelasan. Kami tidak ingin uang rakyat dibakar percuma,” katanya.
Dari sisi DPRD, keputusan menahan kucuran dana tambahan ini juga berlandaskan kondisi keuangan Pemprov Sulsel yang tengah menjalankan efisiensi. Menurut Fadel, tidak adil jika pemerintah daerah dipaksa efisien sementara BUMD seperti SAE justru meminta tambahan dana tanpa roadmap yang jelas.
“Jangan hanya pemerintah yang efisiensi. SAE juga harus efisiensi, mulai dari jumlah karyawan hingga anggaran makan. Kalau tidak menghasilkan, mengapa harus terus dikasih modal?” ucapnya.
Komisi C sempat akan langsung menolak permintaan tambahan modal tersebut, namun Fadel memberi kesempatan satu bulan kepada manajemen SAE untuk membuktikan keseriusan dalam negosiasi dan penyusunan strategi bisnis.
“Kita hold satu bulan. Kalau tidak ada progres, kita akan tolak secara resmi. Kami tidak bisa menoleransi pemborosan anggaran di tengah keterbatasan fiskal daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fadel juga menyoroti ketidakjelasan visi dan misi SAE. Ia menyebut, hingga kini belum ada rencana yang menunjukkan bagaimana perusahaan itu akan memberikan keuntungan bagi daerah. Padahal, sebagai BUMD yang lahir di tengah harapan besar pengelolaan energi daerah, SAE seharusnya tampil lebih visioner.
“Tidak ada arah bisnis, tidak ada proyeksi keuntungan, tidak jelas visinya. Kalau begini terus, buat apa dikasih Rp2 miliar tiap tahun? Lebih baik dana itu dialihkan ke sektor yang lebih prioritas,” tegasnya.
Fadel menyebut, keputusan menahan dana ini diambil sebagai bentuk pengawasan ketat DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta sebagai peringatan kepada semua BUMD agar lebih transparan.
