Suasana Pelabuhan regional 4 Makassar (Dok : Ist).
KabarMakassar.com – Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, HA Kadir Halid, melontarkan kritik tajam terhadap Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel terkait minimnya sumber daya manusia di sembilan pelabuhan regional yang berada di bawah kewenangan provinsi.
Kadir mengungkapkan bahwa sebanyak 50 pegawai outsourcing tidak lagi diperpanjang kontraknya, yang berdampak serius terhadap operasional pelabuhan.
“Kami melihat banyak kendala terkait pendapatan daerah, dan salah satunya adalah kurangnya SDM yang profesional untuk mengelola pelabuhan. Ada sembilan pelabuhan yang kekurangan tenaga kerja karena kontrak outsourcing tidak diperpanjang atas nama efisiensi,” tegas legislator dari Partai Golkar tersebu, Jumat (09/05).
Menurut Kadir, keputusan tersebut bukan hanya memperlambat pelayanan pelabuhan, tetapi juga memengaruhi aspek kebersihan dan pengelolaan parkir yang seharusnya mendukung optimalisasi pendapatan.
Tak hanya menyoroti pelabuhan, sebelumnya Kadir juga menegaskan pentingnya penuntasan proses penyerahan pengelolaan terminal dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi Sulsel.
Dua terminal strategis di Makassar, yaitu Terminal Malengkeri dan Terminal Daya, disebut masih belum diserahkan secara resmi, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terminal tipe B menjadi kewenangan provinsi.
“Kami mendorong adanya tindak lanjut nyata untuk menyelesaikan ini. Termasuk bertemu langsung dengan Wali Kota Makassar untuk mempercepat proses penyerahan kewenangan atas Terminal Malengkeri dan Daya. Keterlambatan ini telah menghambat potensi PAD yang sangat besar dari sektor transportasi,” ujar Kadir.
Ia menambahkan, dari total 16 terminal tipe B yang seharusnya berada di bawah kendali provinsi, baru 7 yang resmi diserahkan. Sisanya, termasuk dua terminal terbesar di Makassar, masih tertahan karena belum adanya kesepakatan antara pemerintah kota dan provinsi.
“Padahal jika dikelola dengan baik, Terminal Malengkeri dan Daya bisa menjadi sumber PAD yang signifikan. Tapi apa yang terjadi? Malengkeri malah tumpang tindih fungsinya, banyak aktivitas liar seperti bongkar muat sayur dan penyewaan los tanpa kejelasan regulasi,” katanya.
Kadir tak segan menyebut pengelolaan terminal saat ini sebagai bentuk pembiaran yang merugikan daerah. Ia meminta Dishub Sulsel untuk lebih aktif di lapangan, bukan sekadar mengurus administrasi dari balik meja.
“Dishub provinsi jangan hanya kerja dari kantor. Aset sebesar ini harus dimaksimalkan. Kita butuh tindakan nyata, bukan janji,” tegasnya.
Kadir Halid mengingatkan bahwa segala bentuk inovasi harus tetap berpijak pada kepentingan daerah dan transparansi.
Ia meminta agar setiap langkah strategis Dishub dikonsultasikan dan diawasi oleh DPRD demi mencegah kebijakan yang merugikan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Andi Erwin Terwo, tidak menampik bahwa penghentian kontrak outsourcing menjadi tantangan berat. Ia menyebut pihaknya kini tengah mencari solusi jangka panjang, termasuk menjajaki kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung pengelolaan pelabuhan dan terminal.
“Kami sedang mengevaluasi berbagai pendekatan, salah satunya melalui skema kerja sama dengan investor. Pelabuhan Bira misalnya, menjadi perhatian kami karena kini tidak lagi ada petugas kebersihan akibat kontrak outsourcing yang diputus,” jelas Erwin.
Ia menambahkan, pihaknya juga sedang merumuskan strategi peningkatan layanan di pelabuhan dan terminal agar tetap berjalan meski dengan keterbatasan tenaga kerja.
Rencana pelibatan investor ini diharapkan mampu menambal kekurangan anggaran dan sumber daya, sekaligus membuka peluang optimalisasi aset pelabuhan sebagai motor penggerak ekonomi wilayah.
Dengan sorotan tajam dari DPRD Sulsel, tekanan terhadap Pemerintah Kota Makassar dan Dishub Sulsel untuk segera merespons persoalan ini pun semakin besar.
Ke depan, efektivitas pengelolaan pelabuhan dan terminal tidak hanya menjadi indikator kinerja pemerintah daerah, tapi juga penentu keberhasilan Sulsel dalam memperkuat fondasi PAD melalui sektor transportasi.
