Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin saat mengunjungi salah satu pulau di Makassar (Dok : Ist).
KabarMakassar.com – Pemerintah Kota Makassar memutuskan untuk mengalihkan anggaran pengadaan smart sensor ke sektor infrastruktur kepulauan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dianjurkan pemerintah pusat.
Keputusan ini disepakati dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), selaku pelaksana program.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, A. Zulkifli Nanda, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan mendesak di wilayah kepulauan.
“Hasil rapat dengan Infokom memang sementara kita alihkan untuk infrastruktur pulau karena efisiensi juga,” kata Zulkifli, Sabtu (10/05).
Anggaran sebesar Rp9,7 miliar yang sebelumnya dirancang untuk membeli 43 unit smart sensor kini dialihkan ke proyek-proyek pembangunan fasilitas dasar di pulau-pulau Kota Makassar.
Program smart sensor awalnya masuk dalam daftar prioritas pada APBD Pokok 2025. Alat ini difungsikan untuk mengukur kualitas udara dan mendeteksi berbagai parameter lingkungan secara real time, seperti kadar karbon, polutan, dan oksigen. Namun, karena keterbatasan anggaran dan kebutuhan mendesak lainnya, program ini sementara dikesampingkan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa pengalihan anggaran ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi wilayah kepulauan yang menurutnya masih jauh dari layak, khususnya dari segi infrastruktur.
“Setelah kita masuk, fasilitas yang ada ini sangat memprihatinkan. Saya sampaikan ke tim dan SKPD terkait untuk segera memperbaiki,” ujar Munafri.
Munafri menyebut bahwa dermaga di wilayah tersebut sudah tidak layak pakai. Ia juga meninjau fasilitas pendidikan, di mana saat ini hanya tersedia SD dan SMP. Ia merencanakan penggabungan dua jenjang sekolah itu dalam satu atap dan pemanfaatan gedung lain untuk membuka jenjang SMA.
Ia juga menyatakan telah bertemu Gubernur Sulawesi Selatan untuk membicarakan dukungan pembangunan gedung SMA di kepulauan Makassar.
Tak hanya itu, Munafri berjanji menghadirkan dua perahu sebagai alat transportasi antar pulau untuk meningkatkan konektivitas warga.
“Lalu lintas antar pulau harus terkoneksi. Awalnya dua perahu, berikutnya kita tambah, termasuk untuk pulau terluar,” jelasnya.
Rencana pengembangan juga menyasar pulau-pulau terluar seperti Lumu-lumu dan Lanjukang. Selain pembangunan dermaga penyeberangan, Pemkot juga menyiapkan infrastruktur dasar di pulau tak berpenghuni guna mendukung pengembangan wisata bahari.
“Kalau kita mau eksplor wisata bahari, pulau-pulau yang ada harus siap infrastruktur agar mudah disinggahi. Ini bisa jadi tempat peristirahatan dan peluang usaha warga,” ujarnya.
Munafri menambahkan bahwa pulau-pulau seperti Kodingareng dan Barrang Lompo bisa difungsikan sebagai titik peristirahatan wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi lain.
Rencana pengalihan anggaran ini akan masuk dalam perubahan APBD 2025, sebagai bagian dari upaya Pemkot Makassar mengembangkan kawasan kepulauan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.
