Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Abdul Hafid (Dok : Ist).
KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar terus berupaya meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan dengan memperkuat penggunaan data yang valid. Untuk mendukung hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Abdul Hafid, di Ruang Rapat Wali Kota pada Rabu (26/03).
Dalam pertemuan ini, keduanya membahas pentingnya statistik yang akurat dalam perencanaan pembangunan, termasuk kolaborasi antara Pemkot Makassar dan BPS dalam menyediakan data sektoral yang lebih komprehensif.
Munafri menegaskan bahwa kebijakan yang diambil harus berbasis pada data yang dapat dipertanggungjawabkan agar hasilnya lebih optimal bagi masyarakat.
“Kita tidak bisa membuat kebijakan hanya berdasarkan asumsi. Data yang tidak akurat dapat mengarah pada keputusan yang kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan BPS guna memastikan kualitas data yang digunakan dalam pembangunan,” ujar Munafri.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah penyediaan data hingga tingkat kelurahan melalui program “Kelurahan dalam Angka”.
Dengan adanya data ini, setiap wilayah dapat memiliki informasi lebih rinci yang akan mendukung perencanaan di tingkat lokal.
Selain itu, Munafri juga mendorong agar dilakukan penghitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk mengukur efisiensi investasi yang dilakukan di Makassar.
“ICOR ini penting karena bisa menunjukkan seberapa besar pengeluaran pemerintah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan data ini, kita bisa melihat apakah dana publik benar-benar digunakan secara optimal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Munafri berharap sistem pendataan bisa semakin terintegrasi hingga ke tingkat individu melalui metode by name, by address, sehingga setiap warga dapat terjangkau dalam program-program pemerintah dengan lebih akurat dan efektif.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, menyambut baik sinergi antara pemerintah kota dan BPS. Menurutnya, data merupakan faktor kunci dalam mendukung kebijakan yang tepat sasaran, terutama bagi Makassar yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Sulawesi Selatan.
“Sebagai pusat ekonomi utama di Sulawesi Selatan, Makassar menyumbang 34% dari total perekonomian provinsi. Artinya, kebijakan di kota ini memiliki dampak besar terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” paparnya.
Ia juga menyoroti berbagai program yang telah dilakukan bersama Pemkot Makassar, termasuk evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang melibatkan seluruh SKPD serta inisiatif Kelurahan Cinta Statistik (Cantik), yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap data dan statistik.
Saat ini, BPS juga tengah bersiap untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi ekonomi di Makassar. Sebagai tahap awal, pada tahun 2025 akan dilakukan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) guna memperkirakan jumlah penduduk dan karakteristik demografi sebelum sensus utama dilaksanakan.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hafid juga memaparkan kondisi makro sosial ekonomi Kota Makassar yang saat ini menunjukkan stabilitas di berbagai sektor, termasuk pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), inflasi, tingkat kemiskinan, pengangguran, serta perkembangan industri pariwisata.
Dengan adanya kerja sama erat antara Pemkot Makassar dan BPS, diharapkan setiap kebijakan yang diambil dapat semakin berbasis pada data yang valid, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan kota secara berkelanjutan.
