Gelar Aksi Damai, Puluhan Tenaga Honorer Kecewa Saat Datangi DPRD Jeneponto

KabarMakassar.com — Puluhan tenaga honorer calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kategori R2-R3 menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Jeneponto.

Dalam aksinya, para demonstran berharap agar pemerintah mengangkat tenaga honorer kategori R2 dan R3 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu.

Ketua Aliansi Honorer kategori R2-R3 Jeneponto, Amiruddin mengungkapkan, ada 6 poin penting yang ingin kami sampaikan hari ini.

Mengingat, jumlah tenaga honorer dari kategori R2 dan R3 tahun lalu mencapai 770 orang di Kabupaten Jeneponto.

“Kami menuntut melalui anggota DPRD Jeneponto untuk membantu memperjuangkan nasib kami kepada pemerintah Kabupaten Jeneponto agar kiranya kami dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu dan tidak ada lagi tes bagi honorer yang sudah ikut tes tahun lalu,” ucap Amiruddin.

Oleh karena itu, kami meminta anggota DPRD Jeneponto agar lebih memperhatikan nasib para tenaga honorer. Terutama, bagi kategori R2 dan R3.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami tenaga honorer dari kategori R2 dan R3 menyatakan akan mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam mengakomodir tenaga honorer di instansi pemerintah yang ada di daerah. Termasuk di Kabupaten Jeneponto.

“Yang mana dalam hal ini, honorer R2-R3 melihat bentuk upaya pemerintah pusat memberikan perhatian kepada non ASN, agar pemerintah Kabupaten Jeneponto dapat mengikuti pusat, tentunya ini juga atas dukungan dan bantuan dari DPRD Jeneponto sehingga kami bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” jelasnya.

Untuk itu, kepada anggota DPRD Jeneponto yang terhormat, besar harapan kami agar kita dapat duduk bersama untuk mendiskusikan masalah honorer R2-R3 yang ada di Kabupaten Jeneponto.

” Besar harapan kami dari perwakilan tenaga honorer R2-R3, mohon kiranya diangkat menjadi PPPK penuh waktu, apalagi diantaranya honorer R2-R3 sudah ada masa pengabdiannya sangat lama dari 10 sampai 20 tahun ini tidak terbaca K2 nya agar diberikan perhatian serius oleh BKPSDM Kabupaten Jeneponto untuk ditinjau kembali,” terangnya.

Meski sudah menyuarakan aspirasinya secara lantang, namun dari hasil aksi tersebut tak satu pun anggota dewan yang menerima perwakilan dari para tenaga honorer.

“Tentunya kami merasa kecewa karena tak ada anggota dewan yang bersedia menemui kami, sehingga Kami berjanji akan kembali melakukan aksi lebih besar di gedung DPRD Jeneponto pada tanggal 17 Maret mendatang,” pungkasnya.

Navigasi pos