KabarMakassar.com — Politikus senior Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin yang terbuka terhadap kritik membangun, namun tidak dapat didikte dalam mengambil keputusan politik maupun pemerintahan.
“Pak Prabowo bukan tipe pemimpin yang bisa didikte, tetapi beliau terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun. Itu esensi dari demokrasi yang dijalankan beliau,” kata Idrus dalam keterangannya, di Makassar, Sabtu (7/6/2025).
Idrus menjelaskan bahwa di era Prabowo, keran demokrasi dibuka lebar sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai demokrasi yang substansial, bukan sekadar formalitas.
Ia menyebut bahwa Prabowo mengedepankan asas kekeluargaan dan kebersamaan dalam membangun koalisi dan merangkul semua pihak, termasuk yang dulu berseberangan.
“Prabowo membuka ruang bicara dengan siapa saja. Ini mencerminkan karakter kepemimpinan inklusif yang berbasis pada gotong royong dan persatuan,” ujarnya.
Menurut Idrus, pengalaman panjang Prabowo dalam dunia militer dan politik membuatnya memiliki kemampuan membaca dan memetakan kekuatan politik secara tajam, termasuk siapa yang benar-benar berjuang, siapa yang berkhianat, hingga siapa yang hanya sibuk mengolah isu tanpa kontribusi nyata.
“Pak Prabowo sudah kenyang pengalaman pahit-manis perjuangan politik. Beliau tahu siapa yang layak dipercaya untuk mengemban amanah, baik di pemerintahan maupun di institusi seperti TNI dan Polri,” tambahnya.
Lebih lanjut, Idrus mengingatkan agar ruang demokrasi yang dibuka oleh Prabowo tidak disalahartikan sebagai kesempatan untuk mendikte kebijakan. Menurutnya, kritik boleh disampaikan, namun keputusan akhir tetap menjadi hak prerogatif Presiden.
“Kritik itu sehat, tapi jangan sampai berubah menjadi tekanan yang mendikte. Prabowo mendengar, tapi tetap punya pertimbangan dan arah sendiri dalam memimpin,” tutur Idrus.
“Demokratisasi berbeda dengan kebebasan. Demokrasi tetap dalam koridor hukum, ada komitmen pada aturan, dan ada pertimbangan rasional,” tambah Idrus.
Idrus mengapresiasi langkah Prabowo yang sejak awal membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi semua kelompok, termasuk kelompok oposisi.
Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan karakter kepemimpinan yang inklusif dan mengedepankan asas kekeluargaan serta gotong royong, sebagaimana nilai-nilai Pancasila.
Ia juga menyinggung peran Dasco, politisi senior Gerindra, yang aktif menjembatani dialog antara kelompok-kelompok kritis dengan pemerintah. Idrus menyebut, langkah Dasco tidak mungkin terjadi tanpa restu atau sinyal kuat dari Prabowo.
Namun demikian, Idrus mengingatkan bahwa kebebasan dalam menyampaikan kritik tidak boleh bergeser menjadi tindakan mendikte. Ia menyinggung munculnya desakan terhadap Presiden Prabowo untuk segera merombak kabinet atau mengganti Kapolri.
“Itu bukan lagi kritik, tapi sudah masuk pada ranah mendikte. Saya yakin Prabowo bukan tipe pemimpin yang bisa didikte. Beliau punya pengalaman panjang, tahu siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang hanya muncul saat enak,” tegas Idrus.
Menurutnya, Prabowo memiliki pemahaman yang sangat komprehensif terhadap peta kekuatan politik nasional. Karena itu, semua keputusan, termasuk reshuffle, akan dilakukan berdasarkan evaluasi rasional dan obyektif, bukan tekanan politik sesaat.
Idrus menegaskan bahwa semua aspirasi yang muncul harus ditempatkan dalam konteks demokratis yang sehat. Ia mengingatkan bahwa setiap pernyataan publik harus tetap mengacu pada proses hukum dan konstitusi.
“Pak Prabowo membuka ruang demokrasi, tetapi tetap dalam kendali hukum dan komitmen kebangsaan. Jangan sampai aspirasi dijadikan alat untuk mendikte Presiden,” katanya.
Idrus juga menekankan pentingnya menghargai komunikasi yang telah dilakukan sejumlah tokoh, termasuk para purnawirawan, dan memastikan semua masukan diproses dengan bijak agar tidak menimbulkan konflik baru.
Ia kembali menegaskan komitmen Prabowo terhadap demokrasi substansial, bukan semata-mata demokrasi formal atau taktik politik belaka. Prabowo, kata Idrus, ingin memastikan bahwa semua anak bangsa memiliki ruang untuk berpartisipasi membangun negara.
“Kalau sudah diajak dan tidak mau, ya silakan. Kalau tidak punya prestasi, ya akan diganti. Itu sikap tegas Pak Prabowo,” ujarnya.
Menurut Idrus, semua kebijakan Prabowo mengacu pada tiga orientasi utama: menyelesaikan masalah rakyat, memenuhi kebutuhan rakyat, dan memberikan harapan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, reshuffle kabinet jika diperlukan harus dilakukan tanpa ragu.
“Kalau memang ada yang bermasalah, tak berprestasi, bahkan menimbulkan masalah, ya harus diganti. Dan saya yakin Pak Prabowo tidak akan segan-segan melakukannya,” tutup Idrus.
