Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar penyampaian laporan hasil Reses, (Dok: Kabar Makassar).KabarMakassar.com — Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar dalam rangka penyampaian laporan hasil pelaksanaan Reses Ketiga Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024–2025 berlangsung di Gedung DPRD Makassar, Jumat (15/08).
Sejumlah anggota dewan dari berbagai daerah pemilihan (dapil) memaparkan aspirasi warga yang dihimpun selama masa reses, mulai dari isu ketenagakerjaan, infrastruktur, kebersihan, hingga penanganan banjir.
Juru bicara Dapil II, Ismail, menyampaikan harapan masyarakat agar Pemerintah Kota Makassar mampu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, sekaligus menyusun langkah-langkah progresif untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Ia juga mengapresiasi kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang dinilai telah merencanakan program pembangunan secara efektif.
“Kami berharap pemerintah lebih fokus memperhatikan usulan-usulan warga di lapangan, karena dinamika dan problematika kehidupan masyarakat terus berkembang dan membutuhkan respon yang cepat,” kata Ismail.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Makassar dari Dapil III, Idris, menyoroti sejumlah isu krusial. Salah satunya adalah rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kecamatan Tamalanrea. Idris mengingatkan agar rencana tersebut ditinjau kembali karena berpotensi menimbulkan masalah baru, mengingat wilayah itu merupakan kawasan padat penduduk.
“Pembangunan harus sejalan dengan prinsip berkelanjutan dan keadilan ekologis,” tegas Idris.
Selain itu, masalah kebersihan juga menjadi sorotan. Warga mengeluhkan armada pengangkut sampah yang sudah tua dan kerap tidak beroperasi optimal. Idris mendorong pemerintah kota untuk memperbaiki manajemen persampahan, termasuk memperluas sosialisasi kebijakan iuran sampah gratis yang masih belum dipahami sebagian masyarakat.
Isu infrastruktur jalan dan penerangan pun tak luput dari perhatian. DPRD meminta penambahan serta perbaikan lampu jalan, serta perbaikan jalan berlubang untuk mendukung kelancaran mobilitas warga.
Dalam bidang sosial, dewan mengimbau agar pembagian bantuan sosial dilakukan lebih merata, terutama di daerah yang masih luput dari perhatian. Idris juga menekankan pentingnya meningkatkan keamanan lingkungan dengan memperketat pengawasan di lorong-lorong rawan kriminalitas.
Masalah banjir di Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya menjadi catatan serius. DPRD meminta pemerintah kota berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mencari solusi permanen, mengingat banjir telah menjadi persoalan rutin yang mengganggu aktivitas warga.
“Kami berharap pemerintah kota dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas, meningkatkan produktivitas, serta menjaga kepercayaan masyarakat dengan menindaklanjuti isu-isu mendesak yang telah disampaikan,” tutup Idris.
