Sekretaris Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, (Dok: Kabar Makassar).KabarMakassar.com — Sekretaris Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, memastikan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menjadi prioritas pemerintah kota pada semester II 2025.
Hal ini disampaikan menyusul peringatan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, yang meminta pemerintah daerah mempercepat penyerapan anggaran demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin (11/8).
Zulkifly mengakui realisasi APBD Makassar sempat melambat pada awal tahun. Penyelesaian administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baru tuntas pada Februari, sehingga program baru mulai berjalan pada Maret. Kondisi ini diperparah oleh perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa dari versi 5 ke versi 6, serta adanya kebijakan efisiensi yang berdampak pada tertundanya sejumlah program prioritas.
“Memang awalnya ada beberapa hambatan, tapi di semester II ini kami sudah mulai running. Target kami, realisasi bisa di atas 80 persen pada akhir tahun,” ujar Zulkifly, Selasa (12/08).
Ia menambahkan, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah melakukan monitoring langsung ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempercepat pelaksanaan program, terutama setelah penyesuaian anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyesuaian ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan program prioritas wali kota.
Zulkifly optimistis percepatan penyerapan anggaran pada APBD Perubahan akan berjalan efektif, terutama karena sejumlah proyek besar sudah mendapat lampu hijau untuk dilanjutkan. “Program prioritas sudah berjalan, dan kami akan pastikan semuanya tuntas,” tegasnya.
Selain itu, Pemkot Makassar juga terus melibatkan sektor swasta dalam mendukung pembangunan. Menurut Zulkifly, kontribusi perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) sudah banyak membantu pemerintah, khususnya dalam penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
“Banyak pihak swasta yang terlibat, mereka membantu berbagai program pemerintah, terutama di bidang sosial,” ujarnya.
Dengan percepatan ini, Pemkot Makassar berharap tidak hanya mencapai target realisasi anggaran, tetapi juga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, mengingatkan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Peringatan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, saat memaparkan tren serapan APBD provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia Senin (11/08).
Berdasarkan data Sistem Informasi Daerah Kemendagri per 10 Agustus 2025, Kota Makassar menjadi salah satu daerah dengan penyerapan anggaran terendah. Realisasi pendapatan baru mencapai 47,81 persen, sementara realisasi belanja hanya 31,40 persen.
Angka ini menempatkan Makassar nyaris di posisi terakhir nasional, hanya unggul tipis dari Kota Subulussalam yang realisasi pendapatannya 37,56 persen dan belanjanya 28,50 persen.
Tito mengaku heran melihat capaian Makassar yang biasanya memiliki pendapatan dan belanja tinggi. “Makassar ini saya juga aneh, biasanya belanjanya tinggi, pendapatannya juga tinggi. Tapi sekarang pendapatannya 47,81 persen dan belanjanya baru 31,40 persen. Ini nanti membuat ekonominya melambat karena uang yang beredar dari pemerintah untuk menstimulasi sektor swasta kurang,” ujarnya.
Ia menegaskan, belanja daerah bukan sekadar penyerapan anggaran, melainkan instrumen vital untuk mendorong peredaran uang di masyarakat, memacu investasi swasta, dan memperkuat daya beli. Menurut Tito, daya beli yang kuat akan menggerakkan konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional.
“Belanja pemerintah itu uang yang beredar dan menstimulasi perekonomian. Kalau daya beli kuat, konsumsi rumah tangga naik, dan konsumsi rumah tangga menyumbang 50 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” paparnya.
