Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi saat menghadiri peluncuran pesawat amfibi atau seaplane di kawasan CPI Makassar. (Dok. Syamsi/KabarMakassar)KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pemerintah daerah pertama di Indonesia yang menginisiasi pengoperasian pesawat amfibi atau seaplane untuk melayani wilayah kepulauan. Langkah ini pun mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa langkah ini bukan semata persoalan biaya, melainkan upaya mempermudah akses pelayanan publik dan pariwisata ke wilayah yang sulit dijangkau.
Menurutnya, secara hitungan biaya, transportasi laut memang lebih murah karena mampu mengangkut lebih banyak penumpang.
Namun, ia menilai seaplane menawarkan keunggulan dalam hal kecepatan, terutama untuk layanan darurat seperti kesehatan.
“Kalau dilihat dari segi biaya, kemungkinan memang lebih murah kapal, karena kapal bisa memuat banyak. Namun demikian, kalau kita bicara mengenai pelayanan, khususnya pelayanan kesehatan di mana masyarakat membutuhkan penanganan yang cepat, maka seaplane menjadi salah satu alternatif supaya kita bisa melayani masyarakat dengan cepat,” ujar Dudy, Senin (11/08).
Selain untuk layanan publik, Kemenhub melihat potensi besar seaplane bagi sektor pariwisata di Sulawesi Selatan. Wisatawan bisa menghemat waktu tempuh untuk menjangkau destinasi unggulan dan memiliki lebih banyak waktu menikmati lokasi wisata.
“Kemudian juga untuk wisatawan, kita bisa menghemat waktu agar wisatawan bisa menjangkau daerah-daerah pariwisata dengan cepat, dengan nyaman, sehingga mereka bisa banyak meluangkan waktu di tempat-tempat wisata,” ujarnya.
Dudy menyebut, meski seaplane sudah digunakan oleh pihak swasta di beberapa daerah, Sulsel menjadi provinsi pertama yang menginisiasi pengoperasian oleh pemerintah daerah.
Pihaknya pun akan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam kajian teknis dan kebutuhan armada.
“Ini adalah yang pertama yang diinisiasi oleh pemerintah daerah, sebelumnya memang ada beberapa, tapi saya belum bisa katakan banyak, karena ada beberapa swasta yang mengoperasikan seaplane ini,” katanya.
“Namun untuk pemerintah daerah, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan adalah pemerintah daerah pertama yang menginisiasi untuk seaplane dan kami sangat mendukungnya,” imbuh Dudy.
Sementara terkait rute, Kemenhub menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov Sulsel. Beberapa tujuan yang disebut antara lain Taman Nasional Taka Bonerate dan Labuan Bajo sebagai jalur awal pengembangan.
“Kami serahkan kepada pemerintah daerah provinsi rute ke mana saja. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, Taka Bonerate , Labuan Bajo, itu yang akan dikembangkan oleh pemerintah daerah,” katanya.
Untuk tahap awal, Pemprov Sulsel memang belum memiliki pesawat sendiri. Armada yang digunakan untuk uji coba adalah pesawat dari akademi penerbangan di Banyuwangi yang dipinjamkan Kemenhub.
Kemenhub juga membuka peluang untuk memfasilitasi kerja sama Pemprov Sulsel dengan PT Dirgantara Indonesia, yang memproduksi pesawat N219 versi seaplane. Harapannya, pemerintah daerah dapat memperoleh armada dengan harga terjangkau.
“Jadi harapannya kita bisa menjembatani pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dengan PT DI supaya bisa mendapat pesawat N219 dengan harga yang cukup terjangkau,” pungkas Dudy.
