Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, saat menghadiri peluncuran seaplane di kawasan CPI Makassar. (Dok. Syamsi/KabarMakassar)KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan strategi khusus agar layanan pesawat amfibi atau seaplane yang akan dioperasikan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Skema yang dipilih adalah pemberian stimulan pada tahap awal, hingga nantinya moda transportasi ini bisa mandiri secara operasional.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan, tanpa stimulan dari pemerintah, layanan seperti seaplane sulit berjalan karena pihak swasta biasanya menunggu kepastian pasar dan kelayakan usaha sebelum berinvestasi.
“Pada prinsipnya, ini kita harus stimulan dulu karena kalau kita tidak stimulan, tidak ada yang mulai. Kalau kita sudah mulai, nanti pasti orang akan melihat efektivitasnya. Karena namanya perusahaan kan pasti butuh bagaimana kajiannya, apakah dia feasible, tentang marketnya apakah dia bisa stabil nantinya, makanya pemerintah datang untuk mencoba dulu sambil kita melayani publik juga,” urai Andi Sudirman, Senin (11/08).
Menurutnya, pola ini sudah pernah diterapkan pada jalur penerbangan lain, seperti rute Toraja–Balikpapan. Dengan stimulasi awal, layanan bisa bertahan hingga operator yakin untuk mengelolanya secara penuh.
“Beberapa kita pernah stimulan dulu seperti penerbangan Toraja-Balikpapan tadinya distimulan, lama-lama dia jalan sendiri. Biasanya setahun atau 6 bulan kita stimulan kembali,” katanya.
Andi Sudirman menambahkan, pasar transportasi udara di daerah memang bersifat fluktuatif. Ada kalanya permintaan tinggi, namun bisa juga menurun drastis, sehingga diperlukan intervensi pemerintah untuk menjaga layanan tetap tersedia.
“Tapi memang itu kan fluktuatif, naik turun. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang datang lagi. Ketika lesu memang kita harus ikut aktif,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, sudah ada pihak swasta yang berminat membangun layanan seaplane di Sulsel, termasuk fasilitas aerodrone di beberapa titik. Namun, investor meminta jaminan izin operasi selama beberapa tahun untuk memastikan keberlanjutan usaha.
“Sebenarnya ini sudah ada beberapa yang mau menawarkan diri membangun termasuk aerodrone di beberapa tempat, dia minta hanya jaminan saja 3 tahun atau 5 tahun dia bisa dapat operasional izin di wilayah penerbangan ini,” katanya.
Dalam tahap awal operasional ini, Pemprov Sulsel akan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan pesawat dari akademi penerbangan di Banyuwangi. Langkah ini dilakukan sambil menyiapkan opsi armada tambahan untuk tahap berikutnya.
“Ini kita masih kerja sama dengan Kementerian terkait dengan armadanya menggunakan pesawat Banyuwangi dan ke depan sudah ada Caravan lagi penjajakan,” sebutnya.
Dari sisi manufaktur, Pemprov Sulsel juga membuka peluang kerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia. Kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan armada seaplane dengan harga terjangkau, sekaligus mendorong penggunaan karya anak bangsa.
“Kita ingin mendorong karya anak bangsa ya. Mudah-mudahan dapat nanti yang murah dan bisa dipakai. Mungkin nanti sistem kerja sama dengan swasta,” pungkasnya.
