Pertumbuhan Ekonomi Makassar Lampaui Nasional, Pengangguran dan Gini Ratio Berhasil Ditekan

KabarMakassar.com — Kota Makassar mencatat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta beberapa sektor lain, termasuk penurunan angka pengangguran.

Hal ini disampaikan Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis baru-baru ini dalam perayaan HUT ke-417 Kota Makassar.

Ia memaparkan berbagai capaian kinerja yang telah dicapai oleh Pemkot Makassar yang menandai keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional.

“IPM Makassar dalam lima tahun terakhir meningkat secara konsisten, dari 81,13 pada tahun 2019 menjadi 84,85 di tahun 2023, yang menempatkan Makassar dalam kategori sangat tinggi,” ujarnya.

Tak hanya itu, dari sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Makassar berhasil ditekan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, TPT turun signifikan dari 11,82% di tahun 2022 menjadi 10,60% pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja mulai membuahkan hasil.

Selain itu, upaya Pemkot Makassar dalam mengurangi ketimpangan ekonomi juga terlihat dari penurunan Indeks Gini Ratio.

“Gini Ratio kita berhasil turun dari 0,395 di tahun 2022 menjadi 0,387 di tahun 2023, yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambah Andi Arwin.

Momentum pertumbuhan ekonomi Makassar pun tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global. Pada tahun 2023, Makassar mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31%, melampaui pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional.

Andi Arwin menyebut sektor perdagangan, industri, dan konstruksi sebagai pendorong utama kemajuan ekonomi kota.

Keberhasilan ini, menurut Andi Arwin, tidak lepas dari sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Kolaborasi yang solid dengan pemerintah provinsi menjadi kunci tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya good governance, dengan mengedepankan transparansi, supremasi hukum, partisipasi aktif masyarakat, serta akuntabilitas.

Semua ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif dalam melayani masyarakat.

Navigasi pos