Ketua DPR RI, Puan Maharani (Dok : Int).KabarMakassar.com — Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang dinilai mampu bergerak cepat menyelesaikan sejumlah persoalan strategi dalam waktu singkat masa kepemimpinannya.
Dalam pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR RI dan DPR RI di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Jumat (15/08), Puan menyebutkan beberapa langkah yang patut diapresiasi, di antaranya pencabutan izin tambang di Kawasan Geopark Raja Ampat, penyelesaian memecahkan batas pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, serta kebijakan pembelian gabah petani dengan harga layak.
“Respon cepat ini patut diapresiasi karena mencerminkan keberpihakan pemerintah pada kepentingan rakyat. Namun, akan lebih baik jika langkah-langkah tersebut merupakan hasil dari perencanaan yang matang dan cermat, sehingga menjadi bagian dari kinerja reguler pemerintah,” ungkap Puan.
Ia menegaskan, ke depan rakyat tentu berharap masalah-masalah lain yang berada di luar kemampuan mereka bisa diselesaikan pemerintah dengan cepat.
Puan mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk menghapus kemiskinan, memajukan daerah tertinggal, dan memberi kepastian hidup bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Tugas kita bukan hanya membicarakan harapan rakyat, tapi juga mewujudkannya. Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus selalu mawas diri, karena kekuasaan sejatinya adalah untuk melayani, membantu, dan memberdayakan rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, dengan sumber daya yang dimiliki, mulai dari birokrasi, anggaran, sumber daya alam, hingga kewenangan, rakyat berhak berharap negara selalu hadir secara nyata.
“Hadir bukan hanya di baliho, bukan hanya di pidato, tetapi hadir di sawah, di sekolah, di rumah sakit, dan di kampung-kampung yang menanti keadilan sosial,” tegasnya.
Puan juga menyoroti jarak waktu antara harapan rakyat dan proses pengambilan keputusan pemerintah.
“Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara, menunggu satu hari saja terasa sangat lama. Namun bagi para pemangku kekuasaan di DPR RI dan pemerintah, membahas dan mencari solusi sering kali berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Akibatnya, rakyat harus menunggu,” kata Puan.
Ia pun menegaskan bahwa kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat adalah mandat utama bagi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
