Ilustrasi PNS (Dok : ist)
KabarMakassar.com — Ketua DPR RI, Puan Maharani menanggapi fenomena mundurnya 1.967 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024. Ia menyebut kejadian ini sebagai sinyal kuat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Puan, tingginya angka pengunduran diri CPNS bukan merupakan fenomena biasa, melainkan indikator yang menunjukkan sistem yang ada belum mampu menjawab ekspektasi dan kebutuhan generasi muda.
“Proses rekrutmen CPNS tidak boleh hanya bersifat administratif. Harus ada evaluasi menyeluruh dengan perencanaan matang dan pendekatan yang lebih strategis, mulai dari penyusunan formasi hingga penempatan akhir. Kalau tidak, kita akan terus menghadapi persoalan seperti ini,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulis, Jumat (25/04).
Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat, sebanyak 1.967 CPNS tahun 2024 diturunkan. Penyebab utamanya adalah gaji yang dianggap tidak memadai dan penempatan kerja yang jauh dari domisili, terutama akibat skema optimalisasi formasi oleh pemerintah.
Skema ini memungkinkan peserta yang tidak lolos di pilihan utama justru ditempatkan di formasi lain yang kekurangan pelamar. Contohnya, seorang pelamar dosen yang gagal di Universitas Negeri Jember (Unej) justru ditempatkan di Universitas Nusa Cendana, Kupang, NTT.
Tidak hanya CPNS dosen yang mundur. Tercatat beberapa kementerian/lembaga (K/L) di mana CPNS paling banyak mengundurkan diri yakni Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Puan menilai, ketidaksesuaian ini mengindikasikan kelemahan perencanaan dalam proses seleksi ASN.
“Negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik,” ujarnya.
Lebih jauh lagi, politisi PDI Perjuangan ini mendorong reformasi menyeluruh dalam manajemen ASN, khususnya pada tahap rekrutmen. Menurutnya, transparansi informasi, penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta pemberian insentif dan jenjang karier yang jelas harus diperkuat.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam merancang seleksi ASN, khususnya untuk formasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Penempatan di wilayah ini, kata Puan, harus disertai fasilitas dan insentif yang layak.
“Penempatan ASN, terutama di daerah 3T harus disertai dengan insentif yang layak, peluang pengembangan karier yang adil, serta infrastruktur yang mendukung agar mereka bisa bekerja dengan optimal dan hidup dengan layak,” terang Puan.
Lebih lanjut, cucu Bung Karno itu mengingatkan bahwa ketertarikan generasi muda untuk menjadi PNS tidak bisa lagi mengandalkan iming-iming stabilitas dan pensiun semata. Menurut Puan, generasi muda saat ini juga mencari makna dalam pekerjaan, peluang bertumbuh, serta kualitas hidup yang seimbang.
“Kalau negara ingin menarik SDM terbaik, maka sistem ASN juga harus bertransformasi menjadi sistem yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman,” ujarnya.
“Kalau proses rekrutmen ASN masih bertumpu pada cara-cara lama, jangan heran kalau generasi muda memilih mundur. Sistem rekrutmen ASN harus beradaptasi dengan zaman,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Sebagai mitra pemerintah, DPR disebut akan memberikan masukan konstruktif dalam mendorong pembenahan manajemen ASN. Puan memastikan bahwa isu ini akan menjadi perhatian serius dalam pengawasan dan legislasi ke depan.
“Kita tidak bisa membiarkan birokrasi kehilangan regenerasi. Jika ini tidak segera dibenahi, maka pelayanan publik yang seharusnya menjadi wajah kehadiran negara di tengah rakyat akan kehilangan daya saing,” tutup perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
