Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Kasrudi, (Dok: Sinta Kabar Makassar).
KabarMakassar.com — Sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Makassar kembali menjadi sorotan tajam kalangan legislatif.
Dua anggota DPRD Makassar dari fraksi berbeda menyampaikan kritik terhadap implementasi program yang dinilai masih minim transparansi dan kejelasan pelaksanaan di lapangan.
Anggota DPRD dari Fraksi Mulia, Ray Suryadi Arsyad, secara khusus mempertanyakan rincian pelaksanaan dan penganggaran program-program yang termasuk dalam tujuh Sapta Daya, seperti layanan sampah gratis, sekolah gratis, dan penyediaan pakaian seragam bagi siswa.
“Misalnya soal sampah gratis, klasifikasinya seperti apa? Apakah seluruh rumah tangga mendapat layanan ini tanpa pungutan? Begitu juga soal sekolah gratis dan bantuan seragam. Banyak masyarakat justru mengeluh belum merasakannya,” tegas Ray Suryadi, Sabtu (05/07).
Ia menilai, pemerintah kota perlu menyampaikan data dan penjelasan yang akurat kepada DPRD agar fungsi pengawasan dapat dijalankan dengan maksimal. Menurutnya, jargon program unggulan tidak boleh hanya sebatas slogan tanpa implementasi nyata.
“Kalau memang benar ada seragam gratis, maka semua siswa di Makassar semestinya sudah menerimanya. Jangan sampai hanya sebagian yang merasakan, sementara lainnya tidak. Ini bisa menciptakan ketimpangan,” kata Ray.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik wajib dipaparkan secara terbuka kepada masyarakat. “Kami di dewan butuh jawaban terukur dari eksekutif agar informasi yang kami sampaikan ke publik tidak keliru,” tandasnya.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Kasrudi, yang juga merupakan Anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJMD Kota Makassar, turut memberikan kritik terhadap isi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menilai, RPJMD seharusnya menjadi dokumen strategis yang mampu menggambarkan arah pembangunan hingga tahun 2030 secara konkret dan sistematis.
“RPJMD itu adalah kitab suci pembangunan. Harus berisi peta jalan yang jelas, bukan sekadar narasi dan visi besar tanpa langkah teknis yang terukur. Pemerintah harus menunjukkan bagaimana target dicapai, indikator keberhasilan apa yang digunakan, dan kapan akan dievaluasi,” ujar Kasrudi.
Ia menekankan bahwa program-program seperti Makassar Berjasa, Super Eps, Makassar Kreatif, hingga air bersih gratis, semuanya membutuhkan tolok ukur yang detail agar pelaksanaannya bisa dievaluasi secara objektif.
“Jangan sampai semua program ini hanya menjadi alat kampanye. Masyarakat butuh hasil nyata, bukan janji-janji,” ucapnya.
Menurut Kasrudi, kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi juga diwujudkan melalui langkah konkret di lapangan.
“Kami di DPRD siap mendukung penuh jika program yang dirancang memang benar-benar berpihak kepada rakyat. Tapi dukungan itu harus dibarengi dengan transparansi, komitmen, dan akuntabilitas pemerintah,” tutup Kasrudi.
