Ilustrasi Danantara (Dok : KabarMakassar).
KabarMakassar.com — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin Ak, menyerukan kepada pemerintah agar memilih China Asset Management Co., Ltd. (ChinaAMC) sebagai mitra strategis PT Danantara ketimbang perusahaan asal Amerika Serikat, BlackRock.
Menurutnya, keputusan ini sangat penting demi menjaga kedaulatan ekonomi nasional dan mendorong investasi yang selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan.
Amin menilai, sebagai entitas investasi strategis milik negara, PT Danantara seharusnya memprioritaskan kemitraan yang tak hanya menawarkan kekuatan modal, namun juga komitmen terhadap pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam pandangannya, ChinaAMC memiliki rekam jejak yang lebih sesuai dengan visi tersebut.
“Kalau kita ingin Danantara mampu membangkitkan kembali industri nasional dan berperan dalam rantai pasok global, maka mitra dari Asia seperti ChinaAMC lebih strategis,” tegas Amin, Jumat (23/5).
ChinaAMC, perusahaan manajemen aset asal Tiongkok, mengelola dana lebih dari US$260 miliar dan memiliki basis investor lebih dari 210 juta individu serta 220 ribu institusi. Bukan hanya dari sisi skala, perusahaan ini juga dikenal sebagai pelopor dalam menerapkan prinsip investasi bertanggung jawab di kawasan Asia.
Amin mengungkapkan bahwa ChinaAMC merupakan perusahaan pengelola aset pertama dari Tiongkok yang menandatangani UN Principles for Responsible Investment (PRI), menunjukkan komitmen kuat terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kebijakan investasinya.
“Ini sangat penting, karena kita tengah mendorong transisi energi, pembangunan hijau, serta ekonomi kerakyatan. ESG bukan sekadar tren, tapi fondasi masa depan ekonomi Indonesia,” kata Amin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI.
Ia menilai, dalam konteks geopolitik dan ekonomi global yang makin kompleks, memilih mitra dari kawasan Asia akan memberi fleksibilitas dan daya tahan yang lebih tinggi.
“ChinaAMC lebih adaptif terhadap dinamika kawasan, dan yang penting, mereka tidak membawa beban geopolitik seperti institusi Barat,” ujarnya.
Amin juga memberikan catatan kritis terhadap BlackRock, perusahaan manajemen investasi global asal Amerika Serikat yang disebut-sebut sebagai kandidat mitra strategis Danantara. Ia menilai reputasi internasional tidak selalu menjamin kesesuaian dengan kepentingan nasional.
“BlackRock memang populer secara global, tapi kita harus sadar bahwa mereka juga memiliki rekam jejak kontroversial, seperti investasi besar di industri ekstraktif dan energi fosil yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat negara berkembang,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, kerja sama strategis bukan semata-mata soal keuntungan finansial jangka pendek, tapi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan dan kedaulatan ekonomi nasional.
“Jangan sampai kita justru menyerahkan pengelolaan aset strategis bangsa ke pihak yang tidak sejalan dengan visi kita. Pilihan mitra harus didasarkan pada nilai, bukan hanya nama besar,” tegas Amin.
Sebagai bagian dari pengawasan legislatif, Amin mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam proses seleksi mitra strategis, khususnya dalam konteks pembentukan dan pengelolaan Danantara. Menurutnya, keputusan tersebut harus melibatkan DPR RI serta disosialisasikan secara terbuka kepada publik.
“Rakyat berhak tahu siapa yang akan mengelola aset negara mereka. Harus ada keterbukaan, akuntabilitas, dan yang terpenting: manfaat jangka panjang bagi bangsa Indonesia,” tutup Amin.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat dari Fraksi PKS agar arah investasi nasional tidak terjebak dalam euforia kapital global, tetapi berpihak pada kepentingan rakyat dan masa depan bumi.
