KabarMakassar.com — Tahun 2025 diawali dengan musim panen di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel), Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Uvan Nurwahidah menyampaikan jika luas panen dari bulan Januari sampai dengan Maret sebesar 180.172 hektar (ha).
Pada bulan Januari, luas panen terpantau sebesar 12.402 hektar, kemudian melonjak naik di bulan Februari menjadi 21.297 hektar dan meningkat secara signifikan pada bulan Maret menjadi 146.473 hektar.
Diketahui, panen di 24 kabupaten/kota se Sulsel tersebut mencatatkan Kabupaten Bone sebagai luas panen tertinggi yaitu 36.634 hektar, itu akumulasi dari Januari hingga Maret.
Luas panen Kabupaten Bone pada bulan Januari yaitu 779 hektar, kemudian naik berkali lipat pada Februari menjadi 4.166 hektar dan melonjak tajam pada bulan Maret menjadi 31.689 hektar. Capaian di bulan Maret tersebut juga menjadi yang paling tinggi diantara kabupaten/kota lainnya di Sulsel.
Selain Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo juga menorehkan luas panen yang cukup tinggi. Diketahui, selama tiga bulan dari Januari sampai Maret, Kabupaten Wajo memiliki luas panen tertinggi kedua sebesar 33.859 hektar. Dengan rincian, Januari luas panen 3.048 hektar, kemudian Februari 5.096 hektar dan Maret yakni 25.715 hektar.
Kemudian disusul Kabupaten Sidenreng Rappang, yang meningkat tajam pada bulan Maret yaitu 21.271 hektar. Sementara, luas panen di bulan Januari hanya 14 hektar, dan memiliki perbedaan cukup jauh pada Februari yang mengalami kenaikan hingga menjadi 2.739 hektar. Luas panen Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu 24.038 pada periode Januari-Maret dan menjadi posisi tertinggi ketiga.
Tidak hanya luas panen yang terus meningkat, kata Uvan, dari segi produksi selama bulan Januari hingga Maret turut mengalami kenaikan yang cukup signifikan di Sulsel.
“Untuk produksi padinya itu, dari bulan Januari, Februari dan Maret ada sebanyak 886.702 ton gabah kering giling (GKG),” tukasnya pada Rabu (16/04).
Terdapat tiga daerah dengan produksi padi tertinggi yaitu Kabupaten Bone sebesar 174.394 ton GKG, Kabupaten Wajo 161.849 ton GKG dan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan 136.470 ton GKG. Nilai produksi dapat bertambah karena beberapa daerah di Sulsel masih melakukan panen.
“Masih berpotensi bertambah karena kita panen terus,” terang Uvan.
Untuk diketahui, pada bulan Januari produksi padi sebesar 58.918 ton GKG, bulan Februari meningkat menjadi 104.117 ton GKG dan mengalami lonjakan pesat di bulan Maret sebesar 723.667 ton GKG.
Ia turut menuturkan terkait dengan persoalan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah, dimana di Sulsel mengikuti aturan yang telah ditetapkan dari pemerintah pusat.
“Harga gabah tetap karena sudah diatur pemerintah Rp6.500, sesuai badan pangan,” jelasnya.
Plt Kepala Dinas TPHBun tersebut juga mengimbau agar para petani dapat menjaga kualitas gabah sebelum dijual.
“Ini juga yang biasa jadi kendala kita, karena biasa entah petani atau apa dia kadang tidak bersihkan, dia ukur beratnya saja. Bulog kan tidak serta merta mau ambil karena kan Bulog itu harus jaga kualitas juga. Jika diambil dalam keadaan basah, kan bisa menurunkan kualitas,” imbuhnya.
Sebelumnya, Perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah mulai berlaku di Sulawesi Selatan (Sulsel) sebesar Rp6.500 per kilogram (Kg).
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Sulsel, Uvan Nurwahidah mengaku, HPP baru ini sudah diterapkan di beberapa wilayah.
“Pemantauan harga HPP tetap dilaksanakan oleh penyuluh di setiap desa dan kabupaten yang mana harga telah di tetapkan Rp6.500,” katanya, Kamis (16/01).
Kendati begitu, Uvan Nurwahidah juga mengaku masih ada harga gabah di bawah HPP lantaran beberapa faktor.
“Ada saja yang menjual di bawah harga Rp5.000, hal ini terjadi karena mereka menjual dalam keadaan basah setelah panen yang kadar airnya tinggi,” tambahnya.
Perubahan harga gabah ini diatur melalui Keputusan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 yang dikeluarkan pada Minggu (12/01) dan diterapkan per Rabu (15/01).
Keputusan ini tentang Perubahan Atas HPP dan rafaksi harga gabah dan beras. Mulai 2025, ada kenaikan HPP Bulog terhadap produksi beras petani.
Dalam Kepbadan Nomor 2 Tahun 2025 ada 5 poin penting penyesuaian HPP gabah dan beras bagi Bulog.
Untuk Gabah Kering Panen (GKP) di petani sebesar Rp6.500 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.
Kemudian GKP di penggilingan sebesar Rp6.700 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.
Terpisah, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, keputusan ini dinilai tepat dilakukan untuk kesejahteraan petani. Potensi kerugian petani akibat harga di bawah HPP mencapai Rp24,6 Triliun selama 4 bulan.
“Dampak lainnya target NTP tidak tercapai, kemiskinan meningkat, dan bantuan subsidi pangan Rp144,6 Triliun tidak memberikan peningkatan kesejahteraan petani,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Bidang Pangan Sulsel di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (17/01).
Melalui perubahan HPP itu, Amran merekomendasikan untuk melakukan serap gabah sesuai HPP, menghentikan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras, dan hentikan bansos beras.
