Anggota DPRD Kota Makassar, Hartono (Dok : ist).
KabarMakassar.com — Permasalahan banjir di Kecamatan Manggala kembali menjadi sorotan tajam dalam Rapat Paripurna DPRD Makassar, Selasa (06/05), saat penyampaian laporan hasil Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024/2025.
Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, meminta Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, untuk melakukan pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir dalam menangani banjir yang terus berulang.
“Saya sampaikan ini dan perlu disampaikan ke Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, bahwa penanganan banjir di Kecamatan Manggala tidak cukup hanya dilakukan di hilir. Kita butuh intervensi dari hulu hingga hilir secara terpadu,” tegas Hartono, legislator dari Dapil Makassar IV itu.
Hartono menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga antara Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulsel, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Menurutnya, salah satu langkah mendesak adalah pengerukan dan normalisasi aliran sungai di sisi timur Kelurahan Tamangapa, yang saat ini menjadi jalur utama limpasan air dari Kabupaten Gowa.
“Setiap musim hujan, sekitar 300 hektar lahan sawah di Manggala tergenang karena air kiriman dari Gowa. Ini tidak bisa terus dibiarkan. Pengerukan dan pengendalian di wilayah perbatasan harus jadi prioritas,” ujarnya.
Selain pengendalian dari hulu, Hartono juga mengusulkan pembangunan kanal pengalir dari permukiman di wilayah Manggala ke Sungai Tello.
Ia mengingatkan bahwa pesatnya pembangunan perumahan di kawasan tersebut telah mempersempit jalur alami aliran air, memperparah genangan saat hujan lebat.
“Kita perlu kanalisasi baru dari hilir untuk mengalirkan air secara cepat dan aman ke Sungai Tello. Jangan sampai pembangunan yang masif justru memperburuk kapasitas drainase alami kita,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menggarisbawahi pentingnya pembangunan infrastruktur besar seperti waduk sebagai solusi jangka panjang.
Ia menyebutkan bahwa usulan pembangunan waduk di kawasan Blok 10 atau Katimbang sedang dalam proses penjajakan, meski tantangan teknis seperti elevasi lokasi masih menjadi kendala.
“Kalau kita bisa bangun waduk di bawah elevasi 210 meter, air kiriman dari Gowa bisa tertampung tanpa menyebabkan banjir di Manggala, bahkan jika hujan turun 100 hari,” kata Supratman.
Ia menegaskan bahwa DPRD siap mendorong Pemerintah Kota untuk segera melakukan konsultasi dan menyusun proposal ke kementerian terkait guna mendapatkan dukungan anggaran.
“Kita tidak bisa terus menunggu banjir datang setiap tahun. Dibutuhkan rencana besar dan kerja sama lintas sektor untuk membangun sistem pengendalian banjir yang efektif,” tegasnya.
Persoalan banjir di Manggala kini bukan hanya soal infrastruktur, melainkan soal komitmen bersama pemerintah lintas wilayah dan keberanian mengambil keputusan strategis demi keselamatan dan kesejahteraan warga Makassar.
