Rapat Koordinasi Penetapan Prioritas Wilayah/Komunitas Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) - Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2025 (Dok : Ist).KabarMakassar.com — Persampahan dan air limbah domestik menjadi isu strategis yang mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Kedua persoalan ini ditetapkan sebagai fokus utama dalam arah kebijakan sanitasi sesuai RPJMD 2025–2029.
Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penetapan Prioritas Wilayah/Komunitas Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2025.
Rapat diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bulukumba bersama Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Selatan di Ruang Mandala Ria, Gedung Pinisi, Senin (08/09).
Kepala Bapperida Bulukumba, A. Irma Darmayanti Untung, menegaskan bahwa kebijakan sanitasi tidak bisa dilepaskan dari upaya penanganan dua persoalan besar tersebut.
Menurutnya, pengelolaan yang tepat sangat menentukan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Rapat ini membahas arah kebijakan pembangunan sanitasi sesuai RPJMD 2025-2029, termasuk isu strategis di bidang persampahan dan air limbah domestik,” kata Irma, Rabu (10/09).
Selain menyoroti isu utama, rapat tersebut juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Bulukumba mendorong keterlibatan pihak swasta dalam mendukung pembiayaan maupun pengelolaan sanitasi.
“Kolaborasi dengan pihak swasta seperti PLN, PT Berkat, Bank Sulselbar, dan BAZNAS sangat penting dalam mendukung pembiayaan dan pengelolaan sanitasi,” jelas Irma.
Kesepakatan yang lahir dari rapat tersebut mencakup sejumlah program konkret. Mulai dari uji coba jamban gratis, layanan lumpur tinja terjadwal, hingga optimalisasi sarana prasarana sanitasi.
“Beberapa kesepakatan utama yang dicapai, antara lain uji coba model layanan terbatas berupa jamban gratis untuk MBR di Kecamatan Ujung Bulu, layanan lumpur tinja terjadwal (L2T2) dan tidak terjadwal (L2T3) di Kecamatan Ujung Bulu dan Gantarang, serta optimalisasi sarana dan prasarana sanitasi hingga 2026,” tutur Irma.
Tak hanya itu, lanjut Irma, dukungan CSR perusahaan juga diarahkan untuk memperkuat pembiayaan. Program edukasi dan penyediaan sarana prasarana sanitasi bagi masyarakat menjadi bagian dari strategi menyeluruh.
“Kolaborasi CSR untuk mendukung pembiayaan dan pengelolaan sanitasi, dukungan pengadaan motor sampah di Kecamatan Ujung Bulu, serta edukasi dan penyediaan sarana prasarana sanitasi bagi masyarakat menjadi bagian dari kesepakatan rapat ini,” ujarnya.
Irma menekankan bahwa pembangunan sanitasi yang terarah akan memberi dampak langsung pada kesejahteraan warga. Akses sanitasi aman disebut sebagai indikator keberhasilan yang ingin dicapai.
“Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan pembangunan sanitasi di Bulukumba semakin terarah, berkelanjutan, dan mampu mewujudkan akses sanitasi aman serta lingkungan yang sehat bagi masyarakat,” pungkasnya.
