Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Makassar, Hartono, (Dok: Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com — Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Makassar, Hartono, melontarkan kritik keras terhadap penyelenggaraan sektor pendidikan di Kota Makassar.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga duduk sebagai anggota Komisi B ini menyebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban Dinas Pendidikan tahun 2024 sarat dengan kejanggalan, khususnya dalam hal akurasi data dan ketidaksesuaian antara capaian dan kondisi faktual di lapangan.
Dalam pandangannya, pembangunan di sektor pendidikan tidak sekadar soal anggaran atau program rutin tahunan, tetapi menyangkut masa depan manusia yang akan menentukan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar. Sayangnya, perhatian yang diberikan pemerintah kota dinilai belum menyentuh substansi perbaikan menyeluruh.
“Penyampaian laporan kinerja dari Dinas Pendidikan ini harusnya cermat dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ketika kita baca, banyak data yang tidak dijelaskan, bahkan tabel-tabel yang dimunculkan tidak memiliki narasi pendukung yang memadai,” ujar Hartono, Rabu (28/05).
Ia merujuk pada salah satu contoh di halaman 33, di mana tabel mengenai indikator kinerja sarana dan prasarana pendidikan tidak diikuti dengan keterangan memadai. Hal ini, lanjutnya, menjadi bukti bahwa sistem pengumpulan dan penyajian data di lingkup Dinas Pendidikan masih jauh dari akuntabel. Padahal, menurutnya, indikator seperti persentase sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik sangat krusial untuk mengukur mutu layanan pendidikan.
“Kalau kita cermati lebih dalam, ternyata jumlah ruang kelas yang rusak masih besar. Ini artinya tidak ada kenaikan signifikan terhadap kualitas sarana belajar. Dan ini sangat memengaruhi kualitas belajar anak-anak kita,” lanjut Hartono.
Tak berhenti di situ, ia juga menyoroti persoalan yang menurutnya sangat memprihatinkan, penyegelan sekolah oleh warga. Beberapa sekolah di Makassar, kata dia, pernah ditutup paksa karena persoalan sengketa lahan. Namun masalah ini sama sekali tidak tergambar dalam laporan Dinas Pendidikan, seolah tidak ada problem padahal realitanya sangat meresahkan.
“Bayangkan, anak-anak tidak bisa belajar karena sekolah disegel warga yang mengklaim tanah mereka belum dibebaskan. Tapi kita tidak melihat satu pun penjelasan mengenai langkah apa yang diambil Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.
Hartono juga menyinggung rendahnya capaian sertifikasi guru yang dianggap sebagai bentuk ketidaksungguhan dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik. Walaupun dalam laporan disebutkan ada realisasi di atas 100 persen, Hartono mengungkapkan bahwa capaian tersebut semu karena target perencanaannya sejak awal sudah sangat rendah.
“Coba dilihat datanya. Tahun 2022, guru PAUD yang tersertifikasi hanya 36,49%, guru SD 42,18%, dan guru SMP 45,43%. Tahun berikutnya hanya naik tipis 1-2 persen. Sampai tahun 2024 pun, semuanya belum menyentuh 50 persen. Ini bukan prestasi, tapi peringatan bahwa kita tidak serius,” tegasnya.
Ia menekankan perlunya kebijakan afirmatif dari Pemkot Makassar untuk menjadikan sertifikasi guru sebagai prioritas, termasuk dengan menyiapkan anggaran pendampingan yang konsisten dalam APBD. Ia juga menyarankan agar data yang disusun oleh Dinas Pendidikan dibuat lebih teliti dan transparan agar tidak menyesatkan publik.
Masalah literasi juga tak luput dari sorotan Hartono. Ia menyayangkan kurangnya terobosan dalam mendorong budaya baca dan pembentukan karakter peserta didik sejak dini. Menurutnya, penguatan literasi bukan hanya soal buku dan perpustakaan, tapi juga tentang nilai-nilai antikorupsi, anti perundungan, dan revolusi mental anak-anak agar menjadi generasi yang tangguh secara moral.
“Kita perlu menanamkan nilai karakter sejak anak-anak masih duduk di bangku sekolah dasar. Tapi kalau infrastrukturnya rusak, gurunya belum sejahtera, dan datanya amburadul, bagaimana kita bisa bicara revolusi mental?” pungkas Hartono.
