
KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) langsung menginstruksikan tugas strategis kepada Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru dilantik, A. Zulkifli Nanda yang baru saja dilantik.
Appi menyebut, salah satu yang paling mendesak adalah penyelesaian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar.
“Tugas pertama Pak Zulkifli adalah rampungkan RPJMD, kalau bisa selesai bulan depan (Juni 2025),” tegas Munafri, Rabu (28/05).
Menanggapi itu, Sekda A. Zulkifli menjelaskan bahwa saat ini penyusunan RPJMD telah memasuki tahapan review oleh Inspektorat. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diajukan ke DPRD untuk dijadwalkan pembahasan.
“Insyaallah RPJMD kita akan selesai bersamaan dengan provinsi. Karena provinsi itu duluan, baru kemudian disusul kabupaten dan kota. Kita sudah on the track dan optimis. Kita juga terus membangun komunikasi dengan dewan yang terhormat Kota Makassar agar bisa cepat dibahas,” ujar Zulkifli.
Selain RPJMD, Zulkifli menyebut bahwa sejumlah dokumen penting lainnya juga tengah disiapkan secara paralel. Di antaranya Rencana Strategis (Renstra) tiap SKPD yang saat ini dalam tahap asistensi, RKPD Perubahan, RKPD pokok untuk tahun depan, serta Renja atau rencana kerja tahunan SKPD.
“Teman-teman dari TAPD dan Bappeda sekarang sangat sibuk. Setidaknya ada empat hingga lima dokumen perencanaan yang harus diselesaikan,” ucapnya.
Dengan tantangan besar di awal masa tugas, Zulkifli menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh agenda perencanaan sesuai target yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, Wali Kota Munafri tidak menunggu lama memberikan arahan. Ia menyampaikan bahwa pekerjaan pertama Zulkifli adalah menyelesaikan RPJMD, paling lambat bulan depan. “Tugas pertama Pak Zulkifli adalah rampungkan RPJMD, kalau bisa selesai bulan depan (Juni 2025),” ujar Munafri.
RPJMD merupakan dokumen yang akan menjadi arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Makassar selama lima tahun ke depan. Dalam konteks inilah, Sekda berperan sebagai pengendali utama proses koordinasi lintas OPD agar penyusunan RPJMD tidak hanya cepat, tapi juga berkualitas dan partisipatif.
Namun, menyusun RPJMD saja tidak cukup. Munafri menekankan bahwa tantangan sesungguhnya ada pada menyatukan ritme kerja seluruh perangkat daerah. Ia mengingatkan agar tidak ada kecenderungan sektoralisme dalam birokrasi, yang membuat program berjalan lambat atau tidak sinergis.
“Kita tidak bisa lagi bekerja parsial. Tidak boleh ada ekor sektoral di dalamnya. Sekda harus jadi poros yang menyatukan semua,” tegas Munafri.
Ia menambahkan bahwa Makassar saat ini berada di persimpangan penting. Banyak program strategis nasional dari pemerintah pusat yang harus disambut dan dijalankan secara konkret di daerah. Untuk itu, peran koordinatif dan kepemimpinan teknokratis dari seorang Sekda menjadi mutlak.
“Ini bukan soal saya sebagai wali kota, bukan juga semata tentang Bu Aliyah sebagai wakil, atau Pak Zulkifli sebagai Sekda. Ini tentang tim besar Pemerintah Kota Makassar yang harus solid,” ujarnya.