Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Muhammad Rheza, (Dok: Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com — Belum lama ini, Anggota DPR RI Dapil Sulsel II, Ismail Bachtiar, menyoroti kurangnya transparansi dan partisipasi dalam pembentukan struktur Koperasi Merah Putih, saat rapat kerja bersama dengan Menteri Koperasi Indonesia.
Merespon hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Muhammad Rheza, menegaskan bahwa seluruh proses perekrutan pengurus koperasi merah putih di Kota Makassar dilakukan secara musyawarah, bukan berdasarkan penunjukan sepihak.
“Musyawarah kelurahan atau muskel menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyepakati siapa yang layak menjadi pengurus. Lurah hanya memfasilitasi dan memantau, bukan memimpin atau menentukan siapa pengurusnya,” tegas Rheza, saat ditemui di Ruang Paripurna DPRD Kota Makassar, Selasa (27/05).
Menanggapi tudingan kurang partisipatif, Rheza menyebut bahwa struktur pengurus koperasi yang terdiri dari lima pengurus inti dan tiga pengawas dipilih langsung oleh masyarakat peserta musyawarah.
“Kita pastikan tidak ada ASN atau pegawai kelurahan yang masuk sebagai pengurus. Semua berasal dari warga setempat dan dipilih lewat forum musyawarah. Bahkan harus ada keterwakilan perempuan di dalamnya,” ujar Rheza.
Ia menambahkan, syarat utama bagi calon pengurus Koperasi merah putih di Makassar adalah integritas, kejujuran, dan pemahaman tentang koperasi.
“Karena mereka akan mengelola keuangan, maka etika dan kapasitas adalah hal mutlak,” katanya
Sementara itu, terkait progres program Koperasi Merah Putih telah sampai pada tahap pembentukan koperasi di 153 kelurahan yang seluruhnya telah menyelesaikan tahap musyawarah dalam waktu enam hari.
Saat ini, 149 koperasi telah diajukan ke notaris untuk proses pembuatan akta dengan biaya yang ditanggung oleh Pemkot Makassar. Empat lainnya masih dalam proses penyelesaian teknis administrasi.
Ismail Bachtiar sebelumnya menyatakan bahwa program koperasi ini terkesan buru-buru dan minim pelibatan publik secara utuh.
Rheza menepis anggapan itu dengan menekankan bahwa percepatan dilakukan untuk mengejar kesiapan kelembagaan sebelum bantuan pusat turun.
“Struktur dibentuk berdasarkan hasil musyawarah, bukan karena tekanan atau kepentingan kelompok tertentu. Kita hanya fasilitasi, bukan intervensi. Kalau dibilang tidak partisipatif, saya rasa kurang tepat,” kata Rheza.
Ia juga menjelaskan bahwa koperasi yang telah terbentuk diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di kota.
“Selain simpan pinjam, koperasi bisa menjalankan usaha pangan murah, apotek, agen LPG, bahkan menjadi pelaksana program Makassar Butuh Gas (MBG). Banyak warga antusias bergabung karena peluang usaha ini terbuka luas,” paparnya.
Soal bantuan dari pusat, Rheza menyebut masih menunggu petunjuk teknis (juknis).
“Yang kami tahu dari Menko Pangan, penyaluran bantuan akan berdasarkan proposal dari koperasi. Tapi kebutuhan riilnya akan diverifikasi lebih lanjut,” tutupnya.
Sebelumnya, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan II, Ismail Bachtiar, menyampaikan bahwa di lapangan, pembentukan koperasi kerap dilakukan tanpa melalui musyawarah.
“Pertama ingin kami sampaikan bahwa pembentukan koperasi Merah Putih di bawah masih sangat simpang siur informasinya. Ternyata mohon maaf, ada yang hanya menyetor nama tanpa adanya musyawarah. Ini masih kami temui,” ujarnya, Senin (26/05).
Bahkan, lanjut Ismail, di beberapa wilayah, struktur pengurus koperasi terbentuk secara tiba-tiba tanpa keterlibatan warga.
“Ada yang kami temui juga, hanya kepala desa dan Tuhan yang tahu. Tiba-tiba nama diusulkan, ini ketuanya, ini sekretarisnya, dan ini bendaharanya. Tidak pernah ada musyawarah,” tegasnya.
Ismail juga mendorong agar Kementerian Koperasi dan UKM lebih aktif turun ke lapangan dan tidak hanya menggelar kegiatan di hotel. Ia mengusulkan agar pelibatan perguruan tinggi dan akademi koperasi dihidupkan kembali.
“Dulu ada Akademi Koperasi di Makassar. Saya tahu masih ada beberapa akademi di bawah naungan koperasi yang hari ini tidak lagi dilirik. Padahal akan jauh lebih baik kalau dibentuk sarjana-sarjana koperasi untuk mengawal program Presiden Prabowo ke depan,” katanya.
