Anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Andi Odhika (Dok: Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com — Menjelang 100 hari kerja Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi), Fraksi NasDem DPRD Makassar melontarkan kritik tajam terhadap capaian kinerja yang dinilai belum menyentuh kebutuhan langsung masyarakat.
Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi NasDem, Andi Odhika, mengatakan bahwa selama hampir tiga bulan Appi memimpin, belum terlihat gebrakan signifikan di lapangan. Menurutnya, sebagian besar aktivitas pemerintah kota masih bersifat seremonial tanpa dampak substansial bagi warga.
“Menjelang 100 hari kerja Wali Kota, kita di Fraksi NasDem belum melihat program signifikan yang menyentuh langsung masyarakat. Apa yang muncul di media, ya seperti itu. Seremonial,” kata Odhika, Jumat (17/05).
Ia mengingatkan bahwa 100 hari pertama adalah momen penting untuk menunjukkan arah dan komitmen pemerintahan baru. Namun, publik justru belum merasakan dampak kebijakan yang konkret, apalagi dalam isu-isu krusial seperti pengelolaan sampah, pemilihan RT/RW, hingga layanan dasar warga.
“Kalau tidak salah, tinggal 13 hari lagi menuju 100 hari kerja. Tapi tidak ada lonjakan kebijakan atau terobosan yang membuat masyarakat optimis,” ujarnya.
Fraksi NasDem, lanjut Odhika, berharap Pemkot segera mengeksekusi program-program strategis yang sebelumnya dijanjikan, termasuk iuran sampah gratis dan demokratisasi di tingkat RT/RW.
“Kami bukan mencari-cari kesalahan. Tapi sebagai wakil rakyat, kami menagih realisasi janji politik. Bukan untuk NasDem, tapi untuk masyarakat yang memilih,” tegasnya.
Sebelumnya, Odhika mengkritisi mekanisme pemilihan Ketua RT dan RW serta janji iuran sampah gratis di Kota Makassar menuai kritik tajam dari Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Makassar.
Anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Andi Odhika, menilai dua isu tersebut sebagai bukti mulai lemahnya komitmen Pemerintah Kota terhadap janji-janji politik yang pernah disampaikan saat kampanye ke publik.
Odhika menyebutkan, hingga kini belum ada kejelasan teknis mengenai pelaksanaan pemilihan RT dan RW yang awalnya dijanjikan berlangsung secara langsung. Namun kenyataannya, informasi yang beredar justru menunjukkan bahwa hanya RT yang akan dipilih warga, sedangkan RW dipilih oleh para RT terpilih.
“Ini jelas melenceng dari janji awal. Waktu kampanye, masyarakat diberi harapan bahwa RT dan RW dipilih langsung. Tapi sekarang, hanya RT yang dipilih, sementara RW dipilih oleh RT. Fraksi NasDem menuntut transparansi total dan kejelasan juknis (petunjuk teknis),” tegas Odhika, setelah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Selatan di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Sabtu (17/05).
Ia menyebut mekanisme semacam ini rentan disusupi kepentingan kelompok tertentu dan mengaburkan esensi demokrasi partisipatif di tingkat warga.
“Kalau begini, masyarakat merasa dibohongi. Pemilihan RT/RW bukan sekadar administratif, tapi menyangkut legitimasi sosial. Jangan sampai jadi arena politik tertutup,” lanjutnya.
Tak hanya soal RT/RW, Odhika juga menyoroti janji Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), terkait program iuran sampah gratis yang hingga kini masih menggantung. Dalam kampanye Pilkada lalu, iuran sampah gratis menjadi salah satu program andalan yang digaungkan. Namun kenyataannya, masyarakat justru menghadapi sistem pemungutan baru berbasis klaster yang tak pernah dijelaskan sebelumnya.
“Waktu reses terakhir di bulan Maret, keluhan soal ini sangat banyak. Masyarakat bingung kenapa sekarang muncul istilah klaster. Padahal dalam kampanye tidak pernah dijelaskan. Ini bukan soal teknis semata, ini soal integritas janji politik,” ujarnya.
Odhika menegaskan bahwa program tersebut bahkan belum dibahas bersama di DPRD Makassar, dan penerapannya pun belum bersifat final.
“Kita tunggu pembahasan resmi di DPRD. Tapi sejak sekarang kita tegaskan, Fraksi NasDem akan tagih janji-janji ini. Jangan sampai program populis hanya jadi alat kampanye tapi tidak disiapkan secara matang,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan minimnya sosialisasi dari Pemkot terkait kebijakan baru ini. Odhika berharap pembahasan mendatang di DPRD dapat mengembalikan arah kebijakan ke jalur yang transparan dan berpihak pada warga.
“Kita (Dewan) Wakil Rakyat, jadi kita sampaikan apa-apa yang menjadi keluhan mereka dan ini akan kita kawal,” tutupnya.
